NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia, Hidup Perempuan yang Melawan, Satu Komando Satu Perjuangan!
Seruan itu terdengar mulai Nol Kilometer Jalan Jenderal Sudirman sampai di Jalan Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin tepatnya di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sorakan-sorakan itu rupanya digaungkan oleh ratusan mahasiswa beralmamater ragam warna yang datang dari berbagai penjuru kampus di Kalsel untuk berunjuk rasa.
Latar Belakang
Aksi demonstrasi ini dipicu oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kebijakan Efisiensi Anggarannya yang lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding sektor penting lain seperti kesehatan dan pendidikan.
Seperti yang diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Presiden Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran sebanyak Rp 306,69 triliun.
Selain itu, kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPP) Republik Indonesia tahun 2026 mengalami perubahan prioritas yang mana Pendidikan dan Kesehatan hanya sebagai prioritas pendukung sementara MBG, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, serta Pertahanan Keamanan dijadikan prioritas utama.
Ironis sekali melihat pendidikan yang dikenal sebagai corong dalam mencerdaskan bangsa tidak didahulukan dan tentu sektor ini menghadapi pukulan berat pasca diterapkannya kebijakan ini.
Bagaimana tidak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan pemotongan anggaran sebesar 39% dimana mereka kehilangan Rp22,5 triliun dari dana pagu awal 57,6 trilliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun turut mengalami pemangkasan sebesar Rp8 triliun.
Dampaknya adalah pemotongan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Biaya Pendukung Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH) setara Rp 4,194 triliun atau mencapai 50%.
Selain terkendala biaya operasional kampus, kondisi ini akan menyulitkan berbagai program akademik yang menunjang kualitas pendidikan
Tak hanya itu, Uang Kuliah Tunggal (UKT) berpotensi melonjak yang pastinya semakin menyengsarakan mahasiswa dari golongan menengah ke bawah.
Tak cukup sampai di situ, mutu pendidikan bakal kena imbas sebab berkurangnya dana program penelitian, pengembangan teknologi, beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa luar negeri bahkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Meskipun Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan KIP tidak kena Efisiensi Anggaran, namun Presiden Mahasiswa Dema UIN Antasari Banjarmasin, Abdurrahman beranggapan hal itu tidak bisa menjamin lantaran kebijakannya bisa saja kembali diubah sehari semalam.
“Kita jangan pernah lengah akan semua ini karena bisa saja itu berubah dalam waktu sngkat,” terangnya saat aksi pada Senin (17/2/2025).
Di sisi lain, Ketua BEM ULM, Adi Jayadi berpendapat bukan hanya pendidikan saja yang terkena dampak, namun beberapa sektor lain ikut terancam seperti ekonomi, pembangunan, kemanan, hingga sosial.
“Kami tidak ingin bapaknya nanti di PHK, ibunya antri beli gas, kakaknya putus kuliah namun hanya adeknya yang dapat makan siang gratis,” tegas Adi.
Hanya Ada Satu Kata, Lawan!
Untuk itu, tak ada cara lain yang dilakukan mahasiswa selain turun ke jalan menemui wakil rakyat dalam rangka menyuarakan keresahannya.
Ketika tiba di depan Rumah Banjar, para mahasiswa secara bergantian berorasi sembari menunggu Ketua DPRD Kalsel, Supian HK keluar menemui massa.
Mereka juga memperlihatkan spanduk-spanduk yang bertuliskan kritikan kepada pemerintah. Ada yang diletakkan di jalan, ada yang diikat di batang pohon, bahkan ada pula yang ditempel tepat di tulisan DPRD Provinsi Kalsel sehingga menutupi tulisannya.
Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya yang dinantikan keluar dari sarangnya. Akan tetapi raut kecewa mahasiswa terlihat ketika yang datang menemui mereka bukan Ketua DPRD melainkan perwakilannya dari Komisi I dan Komisi IV.
Mereka adalah Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono.
Perwakilan DPRD Kalsel mengatakan, pemimpinnya yakni Supian HK sedang sakit sehingga tidak bisa hadir menjumpai massa.
Kendati demikian, para mahasiswa menghargai kedatangan perwakilan DPRD Kalsel dan duduk bersama membahas 9 tuntutan yang dilayangkan.
Selang waktu kemudian, pihak DPRD menandatangani surat pernyataan untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat setidaknya sampai hari Kamis kemudian diumumkan di medianya.
Setelah itu, perwakilan mahasiswa didampingi pihak DPRD Kalsel dan disaksikan massa membacakan dengan lantang 9 tuntutan diantaranya:
- Menuntut agar transparansi dalam peninjauan rekonstruksi ulang anggaran yang matang.
- Menuntut agar melakukan alokasi perencanaan MBG pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
- Menuntut pembatalan dan evaluasi ulang kebijakan pengurangan beasiswa.
- Menuntut agar peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran BPJS dan Kesehatan.
- Menuntut dan mengecam akan pengurangan anggaran BOPTN & BPPTNBH sebesar 50%.
- Menuntut agar peninjauan kembali Proyek Strategis Nasional yang tidak pro rakyat.
- Menuntut agar menolak RUU Minerba terkait konsesi tambang terhadap perguruan tinggi.
- Menuntut agar mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.
- Menuntut agara segera mensahkan dan menuntaskan RUU Masyarakat Adat.
Pembacaan tuntutan itu menandai berakhirnya aksi unjuk rasa, mahasiswa kembali ke titik kumpul awal dan pulang ke tempatnya masing-masing.
Apabila pihak DPRD Kalsel tidak merealisasikan kesepakatan hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka mahasiswa berjanji kembali turun ke jalan dengan massa lebih banyak.
