NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menegaskan posisi strategisnya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan menghadiri dan memberikan dukungan penuh pada kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan Aliansi Meratus di Sekretariat PW AMAN Kalimantan Selatan, Sabtu (9/08/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi menolak pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus, sebuah kebijakan yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan. Perubahan status Pegunungan Meratus dari hutan lindung menjadi taman nasional dinilai akan mengancam ruang hidup, nilai adat, serta kedaulatan masyarakat Dayak Meratus yang telah secara turun-temurun menjaga kelestarian pegunungan tersebut.
Koordinator GMPD Banjarbaru, Rachmadi Engot, menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan Meratus bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ujian bagi komitmen demokrasi di Indonesia.
“Bagi GMPD, ini adalah soal kedaulatan masyarakat adat, hak menentukan nasib sendiri, dan keadilan sosial. Meratus adalah sumber penghidupan, identitas budaya, dan warisan ekologis. Kebijakan yang mengubah statusnya harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah pengetahuan dan sejarahnya,” tegas Rachmadi.
Rachmadi menambahkan, GMPD memandang kebijakan yang diambil tanpa partisipasi publik—terutama dari pihak yang terdampak langsung—adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi partisipatif. Model pengelolaan taman nasional yang bersifat sentralistik, menurutnya, sering kali gagal menghormati hak-hak komunitas lokal. “Sejarah telah membuktikan, masyarakat Dayak Meratus mampu menjaga hutan tanpa merusaknya. Menyingkirkan mereka dari ruang hidup adalah tindakan yang tidak adil dan tidak bijak,” ujarnya.
Ketua PW AMAN Kalsel, Rubi, menyambut kehadiran GMPD sebagai penguatan moral dan strategis bagi gerakan penolakan ini. Menurutnya, GMPD memiliki pengalaman mengawal isu-isu demokrasi dan hak warga yang akan sangat bermanfaat untuk memperluas dukungan publik. “Kita butuh suara tegas di ranah kebijakan. GMPD membawa itu,” kata Rubi.
Secara ilmiah, teori fortress conservation—konservasi berbasis penguasaan negara dan eksklusi masyarakat—telah banyak dikritik karena justru menciptakan konflik sosial dan degradasi ekologis. Penelitian oleh Berkes (2009) dan Ostrom (2010) menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas (community-based resource management) jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengakui peran masyarakat lokal sebagai penjaga ekosistem melalui kearifan adat yang teruji selama ratusan tahun.
Pegunungan Meratus adalah rumah bagi ribuan warga Dayak Meratus. Di sanalah berlangsung sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari bentang alamnya. Masyarakat Meratus telah menjaga kelestarian hutan dengan praktik-praktik yang selaras alam, tanpa intervensi kebijakan top-down yang sering kali berpihak pada kepentingan kapitalisme dan oligarki.
Dengan kehadiran di forum konsolidasi ini, GMPD Banjarbaru menegaskan perannya sebagai garda depan masyarakat sipil yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan ruang kebijakan. Dukungan ini adalah bentuk komitmen untuk terus mengawal isu Meratus di ranah publik, memastikan bahwa kebijakan konservasi di Kalimantan Selatan mengedepankan inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Kami akan berdiri bersama masyarakat Meratus sampai tujuan ini tercapai. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang pada suara rakyat, terutama mereka yang telah menjaga bumi jauh sebelum negara ini ada,” tutup Rachmadi Engot.
