NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 kembali diperlihatkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin yang hadir langsung dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penataan Ruang Laut, Selasa (15/7/2025), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas.”
Gubernur Muhidin hadir bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, sebagai bentuk dukungan terhadap harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.
Ekonomi Biru Jadi Prioritas Nasional
Rakernis ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa ekonomi biru merupakan fondasi penting bagi pembangunan Indonesia ke depan. Menurutnya, penataan ruang laut yang terintegrasi dan harmonis antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Ekonomi biru adalah masa depan Indonesia. Kuncinya adalah tata ruang laut yang tepat guna, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kalsel Fokus pada Rehabilitasi Mangrove dan Kajian Perdagangan Karbon
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, menyatakan bahwa Rakernis ini sangat relevan dengan visi Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Menurutnya, Pemprov Kalsel telah mengambil langkah nyata dalam mendukung ekonomi biru, antara lain melalui penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta rehabilitasi terumbu karang.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita juga tengah mengkaji potensi carbon trading. Jika sesuai rencana, implementasinya akan dimulai tahun depan,” jelas Rusdi.
Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Kalsel dalam menjadikan tata ruang laut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan strategi konkret menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem maritim.
Forum Strategis Bahas Tata Ruang Laut Nasional
Rakernis ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan lintas kementerian dan daerah. Sejumlah materi strategis dipaparkan oleh berbagai pihak, antara lain:
- Pemerataan pembangunan dan tata ruang wilayah pesisir oleh Kemenko Pembangunan Wilayah.
- Keterkaitan penataan ruang laut dan ketahanan pangan oleh Kemenko Bidang Pangan.
- Integrasi perencanaan ruang laut dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045 oleh Bappenas.
- Arah kebijakan RTRWN dan sinergi pusat-daerah oleh Dirjen Penataan Ruang Laut KKP.
- Sinkronisasi RTRW daerah dengan kawasan perairan dan pulau-pulau kecil oleh Kemendagri.
- Best practice dari Provinsi Jawa Barat yang dibagikan langsung oleh Gubernur Jabar.
Rakernis ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan tata ruang laut yang komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Semua itu merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, sejalan dengan pencapaian target Indonesia Emas 2045.(nw)
