NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Banua sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kalsel dan 13 kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan pada Rapat Koordinasi Pendidikan se-Kalimantan Selatan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025) malam.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Muhidin hadir didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Bunda PAUD Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin, serta Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi.
Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan, sektor pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari digitalisasi, perubahan kurikulum, percepatan perkembangan teknologi, hingga dinamika sosial dan ekonomi yang menuntut kemampuan adaptasi yang cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan pembangunan pendidikan pada sejumlah prioritas utama. Di antaranya pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA/sederajat.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada sekolah yang terkendala aktivitas pembelajarannya akibat kerusakan fasilitas, serta melakukan pemetaan digitalisasi pendidikan guna mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya, agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Muhidin.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan perhatian khusus kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terkait besaran tunjangan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil dan pelosok.
“Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek RI agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapatkan tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Dalam momentum Rapat Koordinasi Pendidikan tersebut, Gubernur Muhidin juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada para guru dari berbagai sekolah di Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Kalsel atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Banua.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan Kalimantan Selatan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing.*(nw)
