NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kembali menggelar aksi demontrasi, kalau sebelumnya di bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, kali ini mereka mendatangi kantor KPU Kota Banjarbaru di jalan Trikora pada Selasa (26/11/2024) siang.
Koordinator Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalsel, Iqbal Hambali menegaskan kembali bahwa apa yang mereka lakukan menuntut hak kepada peyelenggara Pemilu agar mengembalikan hak Demokrasi masyarakat Banjarbaru dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Kami datang ke sini untuk menyuarakan hati kami agar masyarakat Banjarbaru dikembalikan haknya bisa memberikan pilihan pada saat Pilkada yaitu kotak kosong dan dianggap sah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme kotak kosong juga adalah cerminan hak demokrasi pasalnya di Kota Banjarbaru hanya ada satu pasangan.
“Dengan tidak adanya mekanisme kosong artinya hak demokrasi dan hak asasi manusia sudah dihilangkan oleh pemangku kepentingan. Apalagi masyarakat yang tidak memilih pasangan yang sah dianggap suara todak sah, itu sama artinya suruh memilih satu pilihan saja,” jelasnya.
Bahkan lebih jauh, dengan adanya keputsaan KPU RI terkait Juknis nomor 1774 yang berimbas ke Pilkada Banjarbaru, Iqbal menganggap bukan hanya demokrasi tetapi juga harga diri masyarakat Kota Banjarbaru diinjak-injak.
“Ini satu hal yang sangat mencederai demokrasi masyarakat Banjarbaru dan apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk ikhtiar terakhir kami sebelum Pilkada dilaksanakan,” tegaanya.
Lantas saat ditanya apakah besok akan mengawal ke TPS saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
“Soal pengawasan sudah ada lembaga berwenang seperti Bawaslu biarkan mereka bekerja dengan baik. Intinya bahwa apa yang kami lakukan ingin dikembalikannya hak demokrasi warga Banjarbaru, jangan sampai bahwa Pilkada ini hasilnya sudah diarahkan untuk satu pasangan calon yang masih menjadi peserta, masyarakat tidak diberikan pilihan lain,” ucapnya.
Iqbal juga merasa kecewa pasalnya kedatangan mereka ke KPU Kota Banjarbaru untuk bertemu Ketua KPU Dahtiar ternyata yang bersangkutan tidak hadir.
“Kami sangat kecewa ketua KPU tidak menemui kami, mestinya mereka siap menerima resiko pekerjaan yang mereka terima. Kami akan tinggalkan spanduk dan pesan-pesan kami agar semua komisioner melihat,” tegasnya lagi.
