NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar menilai pelaksanaan job fair atau bursa kerja saat ini kurang efektif untuk menekan angka pengangguran. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Banjar, Siti Mahmudah menanggapi tren rekrutmen tenaga kerja yang kini lebih banyak dilakukan secara daring.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Kabupaten Banjar tercatat sekitar 8.604 orang. Meski secara angka terlihat besar, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, tingkat pengangguran di Banjar terbilang rendah.
“Kabupaten Banjar masih berada pada posisi aman, meski begitu kami tetap berupaya agar angka pengangguran terus menurun,” ucap Mahmudah saat dikonfirmasi di Disnakertrans Banjar, Rabu (20/08/2025).
Mahmudah mengungkapkan, salah satu upaya yang biasa dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyelenggaraan job fair. Namun berdasarkan evaluasi, mekanisme tatap muka seperti job fair semakin jarang dimanfaatkan oleh perusahaan.
“Sekarang ini pola perekrutan tenaga kerja lebih banyak dilakukan secara online. Perusahaan membuka link pendaftaran langsung, sehingga proses rekrutmen bisa mereka kelola sendiri,” terangnya.
Kondisi ini membuat efektivitas job fair dipertanyakan. Bahkan, kata Mahmudah sempat muncul anggapan bahwa kegiatan tersebut hanya formalitas semata.
“Ada yang berkomentar bahwa job fair tidak membuka lapangan pekerjaan baru, melainkan sekadar memenuhi kewajiban kerja sama dengan pemerintah. Itu menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Muhmudah mengatakan, Disnakertrans Banjar memutuskan untuk tidak menggelar job fair pada tahun ini. Anggaran yang sudah disiapkan dari APBD tidak akan digunakan demi menghindari pemborosan.
“Daripada hanya sekadar formalitas dan tidak termanfaatkan, lebih baik anggaran dialihkan pada hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Sebagai gantinya, Disnakertrans Banjar akan memperkuat fungsi penyebaran informasi lowongan kerja. Koordinasi terus dilakukan bersama perusahaan agar setiap kali ada kebutuhan tenaga kerja, informasi tersebut bisa segera dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah.
“Kami tetap meminta perusahaan untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja. Minimal informasi bisa kami sebarkan agar masyarakat mengetahui dan bisa melamar sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya. (nw)
