NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Workshop Persiapan Pra-Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (4/09/2025).
Workshop ini diselenggarakan sebagai langkah strategis menghadapi evaluasi resmi SAKIP yang akan dilaksanakan Kementerian PAN-RB pada (9/09/2025) mendatang.
Kabag Organisasi Setda Banjar Santi Nurlaela mengatakan, melalui kegiatan ini, perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian mendapat pengarahan sekaligus pemantapan dalam penyusunan dokumen dan teknik penyampaian paparan sesuai pedoman KemenPAN-RB.
“Intinya, workshop ini memastikan kesiapan perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi. Mulai dari kelengkapan dokumen, mekanisme penyajian, hingga teknik presentasi dalam batas waktu yang ditentukan,” ucapnya.
Kabupaten Banjar saat ini masih berada di predikat B dalam penilaian SAKIP. Namun, menurut Santi, hasil tersebut sudah mendekati kategori BB (Sangat Baik). Momentum pra-evaluasi diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan capaian.
“Kita sudah lama bertahan di predikat B, padahal nilainya sebenarnya hampir menyentuh BB. Dengan adanya pra-evaluasi ini, mudah-mudahan evaluasi nanti bisa membawa Banjar naik kelas,” ujarnya.
Pj Sekda Banjar Ikhwansyah mengatakan, workshop ini bukan hanya persiapan eksternal, tetapi juga menjadi sarana evaluasi internal.
“Hari ini kita menilai kembali bagaimana SAKIP yang disampaikan perangkat daerah. Beberapa SKPD menjadi sampel penilaian, seperti BKD, Ketahanan Pangan, dan instansi lain yang ditetapkan KemenPAN-RB. Semoga hasilnya lebih baik dan memberi dampak positif pada kinerja pemerintahan daerah,” tuturnya.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, hanya enam daerah yang berkesempatan mengikuti pra-evaluasi SAKIP, salah satunya Kabupaten Banjar. Pada workshop kali ini, terdapat sembilan perangkat daerah yang diikutsertakan, didukung tim kabupaten dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Bappeda.
Melalui workshop ini, Pemkab Banjar berharap seluruh perangkat daerah lebih siap menghadapi evaluasi mendatang, sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas dan peningkatan kinerja birokrasi daerah.(nw)
