NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh melalui program Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH). Hingga akhir Juli 2025, program ini telah menunjukkan progres signifikan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel Mursyidah Aminy didampingi Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman Egianti Sariutami, melaporkan bahwa 161 dari 180 unit rumah target telah rampung dibangun.
“Per akhir Juli, 161 unit rumah sudah 100 persen rampung, sementara 14 unit masih dalam tahap penyelesaian fisik. Dengan demikian, progres fisik keseluruhan sudah mencapai 94,87 persen,” ujar Mursyidah di Banjarbaru, Selasa (5/8/2025).
Meskipun sedikit meleset dari target awal, keterlambatan disebabkan kendala teknis di lapangan seperti keterbatasan tenaga tukang dan sistem pengerjaan rumah secara bergantian.
“Upaya percepatan terus kami dorong melalui koordinasi bersama tim teknis di desa dan kelurahan, serta mengajak warga bergotong royong dalam penyelesaian pembangunan,” jelasnya.
Program PK-RTLH merupakan bagian penting dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penanganan kawasan kumuh di Kalsel.
Target penanganan kawasan kumuh tahun ini mencapai 43,61% dari total wilayah kumuh yang ada. Selain itu, program ini juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, serta mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Indikator kekumuhan seperti ketahanan bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan sistem drainase, menjadi fokus utama. Kami berharap masyarakat penerima bantuan menjaga dan merawat hunian agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh,” tambah Mursyidah.
Data penerima bantuan PK-RTLH berasal dari usulan Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi pada 2024 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Dari 180 unit yang direncanakan, 175 unit telah menerima pencairan dana Bansos Tahap I dan II.
Lima unit lainnya mengalami penundaan karena calon penerima meninggal dunia dan akan digantikan melalui APBD-P 2025. Setiap pelaksanaan kegiatan PK-RTLH didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut Disperkim sejak awal 2025 untuk memastikan kualitas dan transparansi pembangunan.
Berdasarkan baseline tahun 2022, terdapat 2.166 unit RTLH di kawasan kumuh Kalsel. Hingga 2025, sebanyak 695 unit telah tertangani. Tahun ini, Pemprov menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 35,09 hektare, termasuk intervensi terhadap rumah tidak layak huni. Disperkim Kalsel telah mengusulkan peningkatan jumlah RTLH yang akan ditangani pada 2026.
“Untuk tahun 2026, kami harapkan bisa lebih banyak. Tahun ini, total perbaikan RTLH mencapai 1.180 unit termasuk penanganan di kawasan bencana pasca banjir 2021 dan kawasan kumuh provinsi,” ujar Mursyidah.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas permukiman, mengurangi angka kekumuhan, dan mempercepat pencapaian target RPJMD yakni 78,47% kawasan permukiman layak huni pada akhir periode. (nw)
