NEWSWAY.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Asisten Deputi (Asdep) Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Polhukam, yang disambut oleh Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany beserta kepala SKPD terkait menerima di Aula Manis Kantor Bupati Banjar, Martapura , Rabu (5/6/2024) pagi.
Hadir dalam kunjungan tersebut Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y Syaiful Garyadi, Analis Kebijakan Madya SDM dan Pengawasan Aparatur Ardiansyah A Putra, Analis Kebijakan Madya Bidang Kelembagaan Tata Laksana Siti Nurhayati, Analis Kebijakan Pertama Bidang Tata Laksana Kevin Maulana serta Analis Kebijakan Pertama Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur Nawang Kusumawati.
Rakhmat Dhany menyambut baik kedatangan Asisten Deputi beserta rombongan dan berharap dari hasil pertemuan Kemenpolhukam RI dapat memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan atau kendala, sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar akan menjadi lebih baik lagi.
“Semoga dengan kunjungan ini Kabupaten Banjar nantinya mendapat masukan hingga bisa melakukan perbaikan apabila ada kekurangan dalam hal data,” jelasnya.
Sementara Kepala DKISP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith melaporkan, bahwa di wilayah Kabupaten Banjar sudah 95 persen terakses jaringan internet dan 40 BTS sudah terpasang dan tersisa hanya sedikit daerah blank spot.
“Kendala paling utama adalah tidak tersedianya ASN yang mempunyai keahlian IT dan terdapat sejumlah operator internet yang tidak profesional, diharapkan Kemenpolhukam dapat mencarikan solusi permasalahannya,” ungkapnya.
Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi menerangkan tujuan kedatangan ke Pemkab Banjar selain menjalin silaturahmi, juga untuk mengumpulkan data data permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkab Banjar khususnya dalam Reformasi Birokrasi (RB), penerapan SPBE dan pengelolaan SDM aparatur.
Ia menyarankan, Pemkab Banjar yang mempunyai kendala hal teknis dapat menulis surat permohonan ke Kementerian Koordinator Polhukam RI untuk bisa ditindaklanjuti permasalahannya.
“Dari hasil diskusi tadi kami menemukan ada beberapa kendala yang akan dilaporkan seperti aplikasi, regulasi maupun SDM, terkait teknisnya nanti akan kami koordinasikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
