NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Kelangkaan pasokan gas Liquid Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram subsidi di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, H Ahmad Bagiawan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab pasti kelangkaan dan tingginya harga eceran gas melon yang meresahkan masyarakat.
Bagiawan mengakui adanya laporan terkait masih belum rampungnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari beberapa pihak terkait, namun fokus utama saat ini adalah mengatasi kelangkaan di lapangan.
“Kami akan segera terjun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi,” ucapnya saat diwawancarai usai dilantik, Senin (14/7/2025).
Ia menjelaskan, ada dua kemungkinan penyebab kelangkaan gas LPG distribusi yang tersendat dari agen atau kurangnya alokasi stok dari produsen.
“Pertanyaannya, kenapa gas itu jadi langka? Apakah saluran dari agen tidak lancar, atau memang kontribusi (pasokan) dari penghasilan LPG-nya yang kurang stoknya kepada kita?,” ujar Bagiawan
Bagiawan menekankan pentingnya menemukan akar masalah kelangkaan ini. Jika penyebabnya adalah kurangnya pasokan, maka produsen perlu dievaluasi.
Namun, jika kelangkaan disebabkan oleh distribusi yang tidak lancar di tingkat agen dan pangkalan, maka kedua pihak inilah yang akan menjadi fokus penelusuran.
Harga eceran yang melambung tinggi juga menjadi perhatian serius. Bagiawan menyebutkan bahwa harga modal gas LPG di pangkalan seharusnya Rp16.500 per tabung, dengan harga jual eceran yang wajar sekitar Rp18.000.
“Kalaupun ada yang Rp20.000 itu wajar jika dibantu diantar ke rumah warga sebagai jasa. Tetapi kalau sampai Rp40.000-Rp50.000, ini sebuah fenomena yang disebabkan oleh ketidaklancaran saluran, bisa jadi panik harga, bisa jadi memang yang dijual itu sedikit,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan akan membentuk tim gabungan mulai besok. Tim ini akan melibatkan Bidang Ekonomi di Sekretariat Daerah, serta kepolisian yang menangani bidang ekonomi. Media juga diharapkan dapat turut serta mempublikasikan informasi penting ini untuk memperlancar komunikasi dengan agen dan pangkalan gas.
“Kami berharap mulai besok sudah akan membentuk tim dan betul-betul bekerja sama dengan instansi terkait,” harap Bagiawan.
Terkait data kebutuhan LPG di tingkat kota yang dibutuhkan provinsi, Bagiawan menyebutkan bahwa data tersebut belum masuk hari ini dan masih dalam proses pelatihan. Ia memperkirakan kebutuhan harian untuk Banjarbaru sekitar 200 ribu tabung. Bagiawan juga meluruskan istilah “pengecer” dalam rantai distribusi gas.
“Sebenarnya kata-kata pengecer itu tidak ada dalam dunia gas, pangkalan yang ada. Jadi agen turun ke pangkalan, pangkalan ini yang menerima drop,” jelasnya.
Keberadaan pengecer informal, menurut Bagiawan, seringkali muncul karena adanya permintaan mendadak dari warga yang tidak menemukan gas di pangkalan, sehingga mereka menjual dengan harga tanpa patokan.
Meskipun belum bisa memastikan adanya agen nakal, Bagiawan berharap sinergi tim dan penegakan hukum yang tegas dapat mengatasi permasalahan kelangkaan gas ini.
“Mudah-mudahan masalah gas di Kalimantan Selatan ini bisa teratasi berkat kawan-kawan. Ada sanksi yang pedas dari petugas hukum, tentunya akan mengakibatkan mereka pikir-pikir untuk melakukan spekulasi,” pungkasnya.(nw)
