NEWSWAY.CO.ID, BANYUWANGI – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan data dan memperkuat tata kelola digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam implementasi uji coba proyek digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem ini akan menjadi pintu masuk utama data calon penerima bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkominfo, Yessi Arnaz Ferari menjelaskan, sistem digitalisasi Perlinsos didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang berfungsi untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.
“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien. Dengan SPLP, cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi sehingga layanan lebih efektif,” ujarnya Kamis (18/9/2025).
Selain integrasi data, perlindungan data pribadi (PDP) menjadi prioritas utama. Yessi menambahkan, Kemkominfo memastikan keamanan data dalam tiga fase.
Saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use). Semua tahapan itu dijaga dengan standar keamanan yang ketat serta kepatuhan regulasi,” katanya.
Pemanfaatan AI juga didorong untuk mempercepat proses penargetan bansos. “Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar. Penerapan sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” ungkap Yessi.
Keberhasilan implementasi digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kemensos sebagai pemilik program, Dukcapil, dan instansi lain berperan dalam tata kelola data. Harus jelas siapa pengendali data, siapa pemroses, dan siapa pengguna. Kolaborasi ini penting agar verifikasi tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, serta pemanfaatan teknologi AI, Perlinsos diharapkan menjadi sistem yang lebih cepat, akurat, dan aman. SPLP akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga, memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar.
Sistem ini akan memudahkan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial, mempercepat proses verifikasi penerima bansos, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” pungkas Yessi.
Langkah ini sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan jaring perlindungan sosial serta pemerataan layanan publik berbasis digital. (nw)
