NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama jajaran Panitia Khusus (Pansus) I DPRD, BPN, dan Kodim setempat, turun langsung ke lokasi sengketa lahan yang melibatkan klaim antara program transmigrasi pemerintah pusat dan pihak militer (TNI), Senin (20/05/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil verifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lahan yang diklaim oleh pihak TNI ternyata juga termasuk dalam wilayah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat beberapa dekade silam.
“Kami turun langsung untuk memverifikasi permasalahan ini. Ada temuan bahwa lahan yang diduga milik TNI ternyata juga merupakan bagian dari area transmigrasi. Verifikasi ini penting agar tidak ada kesimpangsiuran,” ujar Gusti Rizky.
Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menambahkan bahwa dari peninjauan lapangan, telah ditemukan beberapa patok batas dan koordinat yang selama ini hanya menjadi asumsi dalam pembahasan sebelumnya.
“Hari ini kami melihat secara langsung patok-patok tersebut. Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.
Menurut Ririk, hasil pencocokan di lapangan antara versi TNI dan versi program transmigrasi akan dijadikan acuan dalam proses sinkronisasi data.
Tim gabungan akan menyelesaikan identifikasi seluruh titik yang disengketakan, termasuk wilayah yang berada di Kabupaten Banjar.
“Nanti setelah semua titik diverifikasi, kita duduk bersama lagi dengan pihak TNI, pihak transmigrasi, serta BPN. Semua data akan kita sinkronkan demi mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Ririk.
Pihaknya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi mediasi lembaga legislatif, DPRD berkomitmen menampung seluruh aspirasi masyarakat dan berharap penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara musyawarah dan tuntas.
“InsyaAllah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Harapan masyarakat bisa segera terwujud,” tutupnya.
Sementara itu perwakilan dari TNI. Suharjono mengatakan apa yang dilakukan tersebut adalah pencocokan.
“Insya Allah ada penyelesaian setelah ploting patok. Apa yang dilakukan bersama hari ini bukan pengukuran ini pencocokan masih plot di lapangan nanti ada apa pasti masih ada tahapan kelanjutannya,” jelasnya.
