NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus mendorong komitmen lintas sektor dalam mewujudkan daerah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025, mewakili Bupati Muhammad Rusli, di Ruang Rapat Zona Partisipasi, Selasa (8/7/2025).
“Program KKS bukan sekadar label atau penghargaan, tetapi merupakan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Syairi di hadapan peserta Rakor.
Menurutnya, keberhasilan program KKS sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dalam perencanaan pembangunan, transformasi layanan publik, serta digitalisasi dan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari gerakan Kabupaten Sehat.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai momentum menyusun strategi inovatif dan berbagi praktik baik demi terwujudnya Kotabaru yang sehat, tangguh, dan inklusif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakor, Arya Noor Abdi, menjelaskan bahwa program KKS bertujuan menciptakan kabupaten/kota yang sehat dan layak huni melalui sinergi masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyebut, pemerintah pusat memberikan penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun dalam tiga kategori, yakni Padapa (pemantapan), Wiwerda (pembinaan), dan Wistara (pengembangan).
Namun, hingga saat ini, Kotabaru bersama Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara masih belum pernah mengikuti penilaian nasional KKS.
“Kotabaru menargetkan ikut penilaian KKS nasional pada tahun 2027. Untuk itu, dibutuhkan kesiapan yang matang dan kolaborasi dari semua pihak,” ujar Arya.
Rakor turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tenaga ahli, asisten dan staf ahli bupati, kepala SKPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Kotabaru. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam Rakor tersebut, dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) oleh tujuh kecamatan. Selain itu, Wakil Bupati bersama Forkopimda juga menyerahkan sertifikat ODF kepada kepala desa yang telah berhasil menciptakan sanitasi aman di desanya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen bersama dan mempersiapkan Kotabaru menuju penilaian KKS nasional pada 2027, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(nw)
