NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Ketua salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Selatan Husaini, menyoroti dugaan kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi perhatian serius karena melibatkan berbagai pihak dan bisa berdampak luas, secara tegas ia meminta pihak Kepolisian untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut.
“Program ini menggunakan anggaran negara yang tidak kecil, kalau ada dugaan penyalahgunaan anggaran penegak hukum harus melakukan pemeriksaan,” jelasnya akhir pekan tadi.
Ia juga menyoroti kalau program MBG melibatkan banyak instansi, jadi ia menegaskan agar semua dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Program ini tidak hanya melibatkan satu institusi saja, ada Dinas Kesehatan, BGN, dan juga stakeholder lainnya. Maka dari itu, ketika terjadi keracunan, kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak,” ujar Husaini.
Husaini juga menyinggung pentingnya pengecekan kualitas makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Ia menilai perlu ada standar dan syarat tertentu sebelum makanan dibagikan kepada para siswa.
“Kita perlu lihat, apakah makanan tersebut sudah diperiksa oleh ahli gizi, apakah sesuai dengan standar kesehatan, serta bagaimana anggaran digunakan dalam proses distribusi makanan itu,” tambahnya.
Yang menjadi perhatian lebih lanjut, kata Husaini, dugaan adanya keterlibatan anggota legislatif yang memiliki atau mengelola dapur penyedia makanan untuk program tersebut.
“Ini menjadi sorotan karena sesuai dengan Undang-Undang, anggota dewan tidak seharusnya terlibat langsung dalam proyek pengadaan. Tugas mereka adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kalau mereka malah punya dapur penyedia, ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Husaini menyatakan, pihaknya siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang terjadi.
Jika tidak ada pelanggaran, tentu hal ini harus diklarifikasi secara terbuka. Namun jika terbukti ada unsur pelanggaran, ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.
“Kami dari LSM KAKI mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, demi menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak di sekolah,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Husaini mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya bersama masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan klarifikasi dan penegakan hukum tidak dipenuhi.(nw)
