NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Puluhan mahasiswa Papua di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan (IMAPA Kalsel) melakukan aksi protes di Banjarbaru pada Sabtu (9/11/2024).
Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang akan mengirim transmigran ke wilayah Papua, karena dianggap akan merugikan masyarakat asli Papua.
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Transmigrasi untuk segera membatalkan program transmigrasi ke Papua.
Koordinator aksi, Paulus Alvius Blesia menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik antara Orang Asli Papua (OAP) dan para pendatang.
“Kami Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan menolak transmigrasi ke Papua karena akan menimbulkan konflik antara Orang Asli Papua (OAP) dan calon transmigran,” ujar Paulus.
Ia menjelaskan bahwa transmigrasi dapat memicu sejumlah masalah serius, seperti konflik lahan, perebutan hak-hak masyarakat adat, hak politik, serta kesenjangan sosial antara OAP dan pendatang.
Selain itu, ada kekhawatiran terkait krisis ekologi, budaya, serta meningkatnya pelanggaran HAM di Papua.
Dalam aksinya, IMAPA Kalsel juga mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Papua, DPR RI, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), meninjau ulang Pasal 61 Ayat 3 UU Otonomi Khusus Tahun 2021 yang terkait program transmigrasi.
Selain itu, mereka menuntut pengesahan UU Perlindungan Masyarakat Adat dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.
Paulus menambahkan bahwa gelombang transmigran ini akan memperbanyak populasi pendatang, yang menurutnya dapat menggeser eksistensi masyarakat asli di tanah Papua.
“Kami yang punya tanah. Kami yang punya tempat, seolah-olah pendatang di tanah sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa program transmigrasi era Prabowo berbeda dengan era Soeharto.
Kini, transmigrasi dilakukan berdasarkan permintaan daerah yang membutuhkan sumber daya manusia, tidak langsung mengirimkan penduduk ke wilayah tertentu.
Setidaknya terdapat 10 lokasi di Papua yang direncanakan sebagai tujuan transmigrasi, termasuk Kabupaten Sorong, Teluk Wondama, Manokwari, dan Merauke.
