NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, hadir dalam sidang lanjutan kasus hukum yang melibatkan UMKM Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Rabu (14/5/2025).
Kehadiran Maman sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan menjadi sorotan penting dalam proses hukum yang tengah berlangsung.
Dalam keterangannya kepada awak media, Maman menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk semangat dan kepedulian negara terhadap pelaku usaha mikro.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Bahwa treatment kepada pengusaha mikro, secara realitas hari ini, mereka lah yang menghidupkan ekonomi di level bawah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki,” ujar Maman.
Ia menekankan bahwa para pelaku usaha mikro seringkali jauh dari pendekatan akademik, serta tidak memiliki pembekalan yang memadai dalam bidang keuangan maupun hukum.
“Itulah peran dan tugas kami dalam pemerintah,” tambahnya.
Bahkan dalam konteks persidangan, Maman secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mengambil tanggung jawab penuh.
“Saya yang bertanggung jawab sebagai Menteri UMKM. Artinya, tongkat tanggung jawab itu saya ambil. Saya jauh-jauh datang ke sini sebagai bentuk komitmen politik untuk mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi hari ini terhadap kondisi pengusaha mikro di Indonesia,” tegasnya.
Firly Norachim Sampaikan Terima Kasih
Owner Mama Khas Banjar, Firly Norachim, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diterimanya, khususnya dari Menteri Maman Abdurrahman.
“Bantuan negara terhadap saya sebagai pengusaha UMKM yang kecil, saya begitu berterima kasih atas semuanya yang membantu saya,” ucap Firly kepada awak media.
Selain itu, Firly juga mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para legislator Banjarbaru, khususnya Komisi II DPRD, serta anggota DPR RI yang turut mengawal kasusnya.
Sidang lanjutan ini menjadi perhatian publik sebagai simbol perjuangan UMKM yang berhadapan dengan persoalan hukum, dan diharapkan menjadi titik balik penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.
