NEWSWAY.ID, YOGYAKARTA – Pj Bupati Kulon Progo, DIY, melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat, Rabu (25/9/2024). Para pejabat yang dilantik kemudian diwanti-wanti agar melek teknologi.
Pejabat yang dilantik Pj Bupati terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 4 orang, Pejabat Administrator 13 orang, Pejabat Pengawas enam orang dan Pejabat Fungsional satu orang.
Selain itu, juga diserahkan SK CPNS kepada satu orang dari Sekolah Kedinasan IPDN tahun 2024.
“Penetapan pejabat yang dilantik ini didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja masing-masing,” kata Pj Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Aula Adikarta Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Siwi berharap, seluruh pejabat yang dilantik bisa bekerja lebih baik. Kinerja mereka diharap tidak hanya sebagai rutinitas semata, tetapi juga mampu untuk berinovasi.
“Seorang pemimpin harus responsif terhadap pembaharuan lingkungan dan menetapkan kebijakan, sehingga diperlukan penjiwaan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Siwi juga mendorong setiap pejabat untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan tanggap terhadap perubahan zaman.
Terlebih saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga para pejabat dituntut untuk melek teknologi.
“Perubahan dan tantangan di era globalisasi saat ini menuntut kita untuk bergerak cepat dan adaptif. Oleh karena itu, saya mendorong setiap pejabat untuk terus melakukan inovasi, kreativitas, kolaborasi, adaptasi serta tanggap terhadap perubahan,” tegasnya.
Kepala BKPP Kulon Progo, Sudarmanto menguraikan, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah Sutarman sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heri Darmawan sebagai Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Muhadi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Didik Wijanarko sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Para pejabat yang dilantik menurutnya harus bisa mendorong kinerja organisasi yang dipimpin.
Dijelaskan Sudarmanto, pelantikan pejabat ini mengakibatkan adanya kekosongan kursi pimpinan di beberapa OPD. Rencana pengisian kekosongan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh BKPP.
“Nanti akan segera digelar rapat dengan pimpinan dan tim penilai kinerja untuk mengisi kekosongan karena ada JPT yang sudah dilantik maupun beberapa kekosongan karena pensiun. Kami akan bahas dengan TPK untuk diajukan kepada pejabat kepegawaian,” pungkasnya.
