NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial sebagai upaya mempercepat transisi dari peta kertas menuju peta digital yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Bauntung Lantai 3 Kantor Bappedalitbang Banjar, Selasa (11/11/2025).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq menegaskan, pemanfaatan data geospasial menjadi kunci penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based planning).
“Kalau dulu kita menggunakan peta dalam bentuk kertas, kini beralih ke peta digital. Keunggulannya, ketika satu titik di peta diklik, akan langsung muncul seluruh data sektoral terkait lokasi tersebut,” ucapnya.
Nasrullah mengatakan, data spasial sangat membantu Bappeda dalam menentukan lokasi program dan intervensi pembangunan. Ia mencontohkan, dalam penanganan stunting, data geospasial dapat menunjukkan secara presisi wilayah mana yang membutuhkan intervensi serta jenis layanan spesifik yang dibutuhkan.
“Misalnya, daerah itu masih banyak yang Buang Air Besar Sembarangan atau cakupan air bersihnya rendah, semua itu bisa terlihat jelas melalui peta spasial,” ujarnya.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didorong untuk mengembangkan data spasial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, seperti data jaringan jalan oleh Dinas PUPR atau cakupan sanitasi oleh dinas teknis terkait.
Ia mengakui bahwa penerapan Sistem Informasi Geospasial (SIG) di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan.
“Belum optimalnya SIG ini karena belum semua data sektoral terekam dalam bentuk spasial. Akibatnya, data kita belum lengkap secara keseluruhan. Padahal, perencanaan yang baik harus berlandaskan prinsip by data dan by riset,” tegasnya.
Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Rahman Rifai yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya peran data lokasi dalam setiap aktivitas pemerintahan.
“Hampir semua aktivitas pemerintah berkaitan dengan lokasi. Karena itu, informasi geospasial sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Rahman menjelaskan, penyelenggaraan informasi geospasial di daerah disebut Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (SJIGD). Untuk mencapai SJIGD yang optimal, ada lima pilar utama yang harus dibangun, yakni:
- Peraturan dan Kebijakan,
- Kelembagaan,
- Data dan Informasi Geospasial,
- Standar dan Teknologi, serta
- Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kalau lima unsur ini bisa dibangun dengan baik, informasi geospasial akan menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan daerah,” jelas Rahman.
Pemkab Banjar menargetkan agar seluruh layanan pemerintah dapat berbasis spasial, termasuk dalam perencanaan fasilitas publik.
“Dengan data spasial, pemerintah bisa mengidentifikasi wilayah dengan populasi tinggi sehingga dapat menambah puskesmas atau fasilitas umum lain di lokasi yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan seluruh SKPD di Kabupaten Banjar, dengan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan beberapa provinsi yang telah mengimplementasikan sistem informasi geospasial daerah.(nw)
