NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama sejumlah instansi dan lembaga keuangan menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pengembangan budidaya padi apung sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, pada Selasa (14/10/2025).
Penandatanganan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel H. Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Manager Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, dan Ketua Kelompok Tani Sukamaju.
Turut hadir menyaksikan kegiatan ini Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita menilai program padi apung memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pertanian sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal, khususnya di wilayah rawan banjir seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Program ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian menyumbang sekitar 7,19 persen terhadap PAD,” ungkapnya.
Warsita menyebutkan, lokasi awal pengembangan berada di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta Kecamatan Aranio. Dinas Pertanian akan memberikan pendampingan penuh mulai dari persiapan lahan hingga pascapanen, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, namun juga diarahkan menjadi destinasi agrowisata, mengingat lokasi Sungai Pinang Lama berdekatan dengan Pasar Terapung Lok Baintan.
Dari sisi pembiayaan, Warsita menyampaikan, kegiatan ini saat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, serta akan diperkuat melalui kerja sama antara OJK, lembaga perbankan, dan stakeholder lainnya.
“Dukungan juga datang dari program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan anggaran sekitar Rp150 juta pada tahun ini,” katanya.
Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo menyebut, program padi apung di Banjar merupakan pengembangan dari program serupa yang berhasil di Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar sebagai daerah pertanian yang berdaya saing dan sejahtera. OJK akan terus mendorong dukungan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan agar inisiatif ini berkelanjutan,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada petani peserta program.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan instansi lainnya, diharapkan tercipta sistem pembiayaan yang efisien dan terintegrasi,” pungkasnya. (nw)
