Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Penanganan Pascabencana untuk Perkuat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

by
15 November 2024

NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengadakan Sosialisasi Penanganan Pascabencana bersama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Intan 1, Hotel Grand Qin Banjarbaru, pada Kamis (14/11/2024).

~ Advertisements ~
~ Advertisements ~

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

~ Advertisements ~
~ Advertisements ~
~ Advertisements ~

Acara dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Suria Fadliansyah, dan dihadiri oleh para narasumber, yaitu Plt Kalak BPBD Banjar Agus Siswanto serta perwakilan dari Dinas Sosial P3AP2KB Banjar, Roni Tuska.

~ Advertisements ~

Suria Fadliansyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dalam penanganan pascabencana.

~ Advertisements ~

“Koordinasi yang baik di antara seluruh elemen ini akan memperkuat sistem penanganan bencana di Kalimantan Selatan, terutama dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa BPBD harus mampu menyusun Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk meningkatkan respons terhadap bencana.

Suria berharap para peserta sosialisasi dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mengoptimalkan penanganan pascabencana di wilayah masing-masing demi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat terdampak.

Plt Kalak BPBD Banjar, Agus Siswanto, menambahkan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah menyelaraskan pemahaman tentang penanganan pascabencana di Kabupaten Banjar.

Ia menyoroti perlunya perbaikan kajian pascabencana agar data kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih akurat dan valid.

“Kita perlu belajar dari banjir tahun 2021 yang hingga saat ini masih meninggalkan kajian yang belum selesai. Untuk ke depan, Jitupasna harus lebih intensif dan melibatkan seluruh stakeholder Pemkab Banjar,” ujar Agus.

Agus juga mengimbau agar perangkat daerah aktif melakukan kajian pascabencana sesuai fungsi masing-masing. Dengan kajian yang baik, pendanaan rehabilitasi bisa lebih fleksibel, baik melalui APBD, APBN, CSR, maupun dana desa.

Sosialisasi ini juga diisi dengan diskusi serta sesi tanya jawab seputar peran Jitupasna, rencana rehabilitasi, rekonstruksi, dan dampak psikologis bencana.

Peserta yang hadir meliputi perwakilan kepala SKPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Banjar.

Tinggalkan Balasan

Latest from Blog