NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) terus mematangkan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Ekspose Perencanaan Pengadaan Tanah yang digelar di Aula Dinsos P3AP2KB Martapura, Senin (8/12/2025).
Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan bahwa kajian teknis dan akademik dilakukan oleh Tim Dosen Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang melibatkan berbagai bidang ilmu, mulai pertanian, kehutanan, teknik hingga lingkungan hidup.
“Kami juga menggandeng Kejaksaan Negeri, BPN, Polres Banjar dan Kodim 1006 untuk memastikan seluruh proses persiapan berjalan clear and clean. Harapannya, ke depan tidak muncul persoalan hukum,” jelas Erny.
Erny menyampaikan bahwa anggaran pengadaan lahan bersumber dari APBD Kabupaten Banjar. Penganggaran mulai dilakukan pada 2025, namun pelaksanaannya sempat terkendala karena efisiensi anggaran. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap kajian dan menunggu persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan.
“Anggaran di atas Rp3 miliar wajib mendapat izin gubernur. Jadi kami menunggu persetujuan tersebut sebelum melangkah ke tahap berikutnya,” katanya.
Lahan yang direncanakan untuk dibebaskan mencapai 7,7 hektare, berlokasi di Desa Jingah Habang Hulu, Kecamatan Karang Intan. Lokasi ini dipilih berdasarkan kesesuaian lahan, keamanan dari potensi banjir, serta kedekatannya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banjar.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh proses pengadaan tanah tersebut.
“Selain pendampingan, kejaksaan juga memberi pengamanan terhadap proyek strategis nasional ini. Kami menekankan kepada seluruh pihak agar bekerja berkomitmen tinggi, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Ketua Tim Penyusunan Dokumen Pengadaan Sekolah Rakyat, Arief Budiman, menyerahkan dokumen perencanaan kepada Kepala Dinsos P3AP2KB, Erny Wahdini, sebagai langkah lanjutan menuju proses pengadaan lahan.(nw)
