NEWSWAY.ID, MARTAPURA – Dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Aula Barakat Martapura, Rabu (11/9/2024).
Rakor ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah HM Hilman serta Inspektur HM Riza Dauly.
Hadir pula Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Maruli Tua, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kasi Datun Kejari Banjar, beberapa kepala SKPD, serta perwakilan perbankan dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK yang terus memantau dan mengevaluasi program-program pemerintahan di Kabupaten Banjar.
“Kerja sama dengan KPK sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan serta meningkatkan komitmen dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin PAD dapat lebih dioptimalkan,” ujar Saidi.
Bupati juga menekankan pentingnya masukan dari KPK untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan tanpa kendala hukum, sembari tetap memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah.
“BPKPAD akan terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait agar pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” tambahnya.
Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Maruli Tua, menyampaikan bahwa Pemkab Banjar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan aset dan pajak daerah. Ia menyoroti potensi pendapatan dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang masih bisa ditingkatkan.
“Pemanfaatan teknologi seperti alat rekam pajak akan sangat membantu dalam meminimalisir potensi kolusi antara petugas pajak dan wajib pajak, sehingga pajak yang dilaporkan lebih akurat dan transparan,” jelas Maruli.
Selain itu, Maruli juga memaparkan hasil evaluasi KPK terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perijinan, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pemkab Banjar diharapkan terus meningkatkan sistem administrasi dan tata kelola aset daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemkab Banjar dan KPK, Kabupaten Banjar diharapkan mampu memaksimalkan potensi PAD dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi.
