NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah memimpin Forum Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 03 BAPPERIDA, Kamis (29/02/2024).
Forum tersebut untuk menyampaikan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis Kota Banjarbaru.
Selain itu untuk menentukan prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2025, yang akan dibahas bersama-sama dengan kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.
Menurut Sekda, pertemuan itu juga sarana mendengarkan beragam masukan, aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang akan menjadi landasan dalam penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2025.
Said Abdullah menyampaikan, semua Standar Pelayanan Minimal (SPM) itu harus dipastikan masuk dalam draf.
Ia juga menegaskan ssemua SKPD maupun yang hadir dalam pertemuan tersebut dipersilahkan berikan saran-sarannya.
“Saran – saran itu akan dibahas dalam pertemuan berikutnya draf final RKPD.
Selanjutnya nanti akan ada forum SKPD yang dimana sudah menjadi rencana,” terangnya.
Ia juga mengatakan, apabila semua tahapan diikuti terus semua permasalahan baik terkait dari kerangka anggaran akan kita selesaikan.
“RKPD Tahun 2025 bukan kegiatan rutinitas saja, tetapi kegiatan yang menyelesaikan permasalahan Banjarbaru. Apa permasalahan Kota Banjarbaru harus diselesaikan. Apakah itu banjir, macet, disabilitas, kekumuhan dan sebagainya, anggarkan semua dan buat aturannya sehingga kita bukan hanya berkegiatan namun menyelesaikan masalah. Tidak hanya tentang pembelanjaan anggaran namun juga tentang regulasi,” tuntasnya.
Terpisah Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, menanggapi terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Menurutnya, dalam forum konsultasi publik itu, harus bisa konsisten menuntaskan permasalahan yang belum tuntas dan harus menjadi atensi pada tahun 2025.
“Salah satunya adalah mitigasi banjir yang harus konsisten dilakukan sampai 2025,” ujarnnya.
Fadli juga menyoroti terkait pelayanan publik yang harus diutamakan, termasuk ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit.
“Dokter spesialis itu penting, jadi bisa menambah dokter spesialis, sebab pelayanan kesehatan makin meningkat dengan adanya BPJS maka antrian bisa membeludak,” katanya.
Hal lain yang juga disoroti adalah persoalan stunting, ia menegaskan bahwa stunting harus lebih diperhatikan bahkan menjadi atensi.
“Pengecekan kesehatan harus rutin dilakukan, terutama balita. Berikan pelayanan yang prima dari segi obat-obatan maupun asupan gizi,” tegasnya.
Untuk persoalan infrastruktur, Fadli mengharapkan pemerintah kota memiliki sebuah terobosan karena melihat dari anggaran SKPD terkait yang tinggi.
“Jalan dan drainase masih harus menjadi atensi,” pungkaanya.
