NEWSWAY.CO.OD, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di wilayah Banua.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narinda, saat pertemuan dengan rekan media Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (29/9/2025).
Menurut Galuh Tantri, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi lapangan guna mendapatkan data akurat mengenai jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ia menegaskan, penanganan terhadap anak tidak sekolah harus disesuaikan dengan latar belakang penyebab masing-masing kasus.
“Data ini perlu diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu, karena penanganannya berbeda-beda sesuai latar belakang penyebab anak tidak bersekolah atau berhenti sekolah,” ucapnya.
Galuh menjelaskan, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah, seperti keterbatasan ekonomi, keinginan untuk bekerja, pernikahan dini, hingga kasus perundungan (bullying). Selain itu, ada juga anak yang memilih jalur pendidikan nonformal.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Disdikbud Kalsel telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk penyediaan program beasiswa, bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu, advokasi ke daerah-daerah, serta penguatan akses terhadap program pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C.
Disdikbud Kalsel juga tengah menyusun strategi tambahan yang akan mulai dijalankan secara komprehensif pada tahun 2026. Strategi tersebut mencakup perbaikan sistem dan database, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah.
“Mengingat tahun 2025 tinggal beberapa bulan lagi, langkah strategis tersebut baru bisa dijalankan pada 2026 dengan melibatkan kolaborasi lintas instansi,” tutup Galuh Tantri. (nw)
