NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni MAP, memberikan klarifikasi terkait tudingan keterlibatan aparat pemerintah Camat, Lurah serta RT dan RW dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.
Klarifikasi terswbut dilakukan menyusul adanya pernyataan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut camat, lurah, hingga RT diduga menjadi bagian dari relawan salah satu pasangan calon.
Dalam keterangannya, Sirajoni selaku pembina kepegawaian menegaskan bahwa ia telah melakukan klarifikasi langsung kepada camat dan lurah yang disebut-sebut terlibat dalam politik praktis.
“Sudah saya klarifikasi, semua camat dan lurah menyatakan bahwa mereka tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan dukung-mendukung calon dalam PSU. Mereka bersikap netral,” ujar Sirajoni.
Hal senada juga ditegaskan oleh Camat Cempaka, Dedy Haryadi, yang hadir dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan bahwa tudingan yang muncul dalam sidang MK tidak berdasar.
“Dalam poin 4 persidangan disebutkan bahwa mayoritas aparat birokrasi di Banjarbaru dijadikan relawan. Kami tegaskan, itu tidak benar. Kami selalu bersikap netral, baik dalam Pemilu, Pilkada, maupun PSU,” ujar Dedy, seraya menambahkan bahwa pernyataan klarifikasi ini adalah inisiatif mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman publik sebelum putusan MK keluar.
Sementara itu, Widodo, perwakilan ketua RT, juga menyampaikan penolakan terhadap tuduhan adanya pembagian uang atau ketidaknetralan di tingkat RT.
“Sebagai ketua RT, saya nyatakan tuduhan itu tidak benar. RT diinstruksikan untuk bersikap netral dan kami menjunjung tinggi prinsip tersebut,” tegas Widodo.
