NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghormati kebebasan berpendapat masyarakat, sekaligus menyerukan agar aspirasi disampaikan secara damai tanpa menimbulkan kerusuhan maupun perusakan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato resminya pada Minggu (31/8/2025).
“Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat,” ujar Presiden.
Prabowo menekankan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap tindakan aparat yang melakukan kesalahan. Menurutnya, Polri telah melakukan pemeriksaan secara cepat, transparan, dan terbuka kepada publik.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan pimpinan DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik, di antaranya besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, Ketua Umum Partai Politik juga disebut telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan masyarakat bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 19 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights serta UU No. 9 Tahun 1998. Namun, ia menegaskan, aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan tidak dapat ditoleransi karena merupakan pelanggaran hukum.
“Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Presiden juga meminta DPR, kementerian, dan lembaga negara untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat hingga mahasiswa, agar aspirasi dapat diterima langsung serta ditindaklanjuti.
Di akhir pidato, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan dan menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai. “Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita,” pesannya. (nw)
