NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Beberapa proyek Kota Banjarbaru yang pernah digagas pada era sebelumnya baru-baru ini kembali dimunculkan oleh Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby dan direncanakan akan dilanjutkan.
Sebut saja ada kawasan Aerocity di kawasan Landasan Ulin dan Liang Anggang, kemudian pembangunan stadion dengan kapasitas 23 ribu, rencana pembangunan flyover simpang empat dan pembangunan kantor Pemko Banjarbaru yang direncanakan tujuh lantai.
Bakhan sebelum dilakukan Rakor ke Jakarta, perencanaan itu sempat dibahas diinternal Pemko pada Kamis, (18/08/2025).
Didampingi Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera dan jajaran, Wali Kota menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Aerocity bersama Kementerian ATR/BPN yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Suyus Windayana, bertempat di Jakarta, Senin (25/08/2025).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Lisa, memaparkan rencana detail tata ruang Wilayah Perencanaan (WP) Aerocity seluas kurang lebih 7.216 Hektare yang meliputi wilayah Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang berada di dalam Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.
“WP Aerocity tidak hanya menjadi simpul transportasi tetapi juga menjadi pusat ekonomi baru. Data menunjukkan tingginya arus penumpang di Bandara Internasional Syamsuddin Noor yang memberi peluang besar bagi sektor transportasi, pergudangan, perdagangan hingga jasa pariwisata,” uangkap Wali Kota Lisa.
Lisa menambahkan, bahwa fokus utama mencakup Pembangunan infrastruktur seperti pusat perdagangan, perkantoran dan Central Business District (CBD), dengan penekanan pada konsep Banjarbakula untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan resapan air.
“Ini sejalan dengan visi pembangunan BANJARBARU EMAS. Disamping itu juga selaras dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2024 – 2043 yaitu mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi yang nyaman sebagai hunian, layanan pendidikan. Termasuk transportasi, pariwisata, industri perdagangan dan jasa berskala nasional dengan mengedepankan efisiensi pemanfaatan ruang,” ucapnya.
Lisa menegaskan, agar seluruh isu strategis tersebut mendapat dukungan yang positif dan konstruktif dari kementerian dan lembaga terkait, hal ini penting untuk memperlancar proses persetujuan substansi dari Menteri ATR BPN.
“Dengan ditetapkannya nanti Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang terintegrasi dengan OSS, potensi pembangunan dapat dimaksimalkan, investasi semakin meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Banjarbaru. Kami berharap rencana ini mendapat dukungam dari pemerintah pusat,” tandasnya.(nw)
