NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 telah dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos yang juga sebagai Ketua Tim Pencegahan dan Penuruan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru. Rakord ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru .
Turut berhadir Ketua TP-PKK Kabupaten Kotabaru, Forkopimda Kotabaru, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kotabaru, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala SKPD kabupaten Kotabaru, Seluruh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru yang berhadir, Seluruh Camat Se-Kabupaten Kotabaru, Koordinator Penyuluh KB se Kabupaten Kotabaru, dan seluruh Undangan.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya menyampaikan rasa apresiasi yang tinggi kepada Tim TPPS Kotabaru telah melaksanakan kegiatan tersebut dan kehadiran semua peserta dan undangan.
“Terimakasih kepada Tim TPPS yang sudah bekerja keras selama ini dan semua peserta dan undangan yang berhadir di ruangan ini, Saya berharap melalui acara ini, rasa semangat dalam diri kita dan kompak bersatu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotabaru,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan Pada saat ini Prevalensi Stunting di Kabupaten Kotabaru sebesar 20,1 % dari Target Tahun 2024 sebesar 14 % dari Presiden Joko Widodo,sedangkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada Tahun 2025 sebesar 18,8%, pada Tahun 2029 sebesar 14,4 % , pada Tahun 2034 sebesar 10%,pada Tahun 2039 sebesar 7,1 % sedangkan pasa Tahun 2045 sebesar 5%.
“Prevalensi stunting di Kotabaru saat ini berada di angka 20,1 persen dan kita targetkan angka tersebut turun menjadi 18,8 persen pada akhir tahun 2025,” ucap Syairi.
Syairi juga mengatakan APBD Kotabaru di Rp 5 triliun dan posisi pendapatan per kapita tertinggi ketiga di Kalsel, Jika Kotabaru tidak bisa menurunkan angka stunting, Kotabaru akan malu secara nasional.
“ Saya optimis target ditahun 2025 ini tercapai mengingat dengan tim yang dibentuk hari ini akan solid dalam menurunkan angka stunting di kotabaru, saya harap tim bekerja lebih cepat dalam menyiapkan data kedepan untuk berkoordinasi dengan lintas sectoral” tegas Syairi.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pihak. Strategi yang diusulkan mencakup identifikasi kecamatan dan desa dengan prevalensi stunting tinggi, intervensi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi seperti nelayan dan petani, serta pelibatan dunia usaha.
“Kita tidak hanya fokus pada bantuan makanan bergizi, tapi juga penguatan ekonomi keluarga jangka panjang,” tambahnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Sofian, S.Sos, M.M. mewakili Kepala Perwakilan yang berhalangan hadir menyampaikan tentang penurunan prevalensi stunting Kalimantan Selatan.
“Pentingnya sinergi antarinstansi dan menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan mencatat penurunan prevalensi stunting sebesar 1,8 persen pada 2024. Meski demikian, target nasional sebesar 14 persen masih menjadi tantangan besar,” ujar Sofian.
Sementara itu, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) melalui sekertarisnya Mansyah, SKM, MM mengatakan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengatahui arah kebijakan, program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di kotabaru tahun 2025-2029,
“Arah kebijakan tujuan kegiatan ini penajaman sasaran pada ibu hamil,ibu nifas, dll pada data keluarga bresiko stunting, data EePGM serta data sectoral yang akurat, akuntabel dan konevergensi,” kata Mansyah.
Mansyah melanjutkan bahwa pentingnya Analisa situasi pada kecamatan dan desa se kabupaten Kotabaru dalam permasalahan yang Tengah di hadapi.
Kegiatan inti pemaparan materi terkait, Pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kepala Bapperida, Program Gerakan Orang Tua asuh Cegah stunting ( GETTING) oleh Kepala Perwalian BKKBN perwakilan provinsi Klasel.
Dilanjutkan materi Indeks Khusus penanganan stunting oleh Oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan Hasil Survey Terkait Pravelensi Stunting Tahun 2024 oleh kepala Dinas Kesehatan.
Terakhir pemaparan Pemanfaatan data Keluarga Bresiko stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting oleh Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotabaru .
