NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Gelombang suara dari jantung Kalimantan Selatan mengutuk jalan nengara digunakan untuk jalur truk pengangkut batubara mendapatkan Penolakan keras.
Ribuan warga dari lima kabupaten di wilayah Banua Anam siap turun ke jalan pada Kamis, 17 April 2025, membawa satu tuntutan yaitu hentikan truk tambang batubara melintas di jalan negara.
Aliansyah penggagas gerakan mengatakan aksi yang akan berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa.
Ia mengatakan aksi tersebut merupakan luapan keresahan yang sudah terlalu lama dipendam masyarakat Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong.
Bahkan Aliansyah, tokoh demonstran yang selama ini dikenal sebagai “Raja Demo”, siap berada di garda depan.
Saat dikonfirmasi, dengan suara tegas, ia menyebut bahwa jalan umum yang seharusnya menjadi hak rakyat, kini justru dikuasai truk-truk tambang yang tak mengenal waktu.
“Bukan soal tambangnya. Tapi jalan rakyat jangan dijadikan jalur truk tambang. Kami ini warga, bukan pelengkap penderita dari aktivitas korporasi,” ujar Aliansyah saat dikonfirmasi, selasa (14/04/2025).
Menurutnya, jalan-jalan di Banua Anam kini rusak parah, lubang menganga, debu pekat, dan suara bising truk tambang menjadi pemandangan sehari-hari.
“Tak sedikit warga yang menjadi korban kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak lagi aman dilalui,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, masyarakat juga menuntut hak atas lingkungan yang sehat, menurutnya debu batubara yang beterbangan hingga ke pemukiman menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga.
“Aksi ini murni, tidak ditunggangi siapa pun. Ini suara rakyat yang selama ini diabaikan,” tegasnya.
Aksi yang telah mengantongi izin dari Polda Kalsel ini akan membawa empat tuntutan utama: penghentian total truk tambang di jalan umum, pembangunan jalur hauling khusus, tanggung jawab atas kerusakan dan dampak kesehatan, serta penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012.
Perda itu, menurut Aliansyah, adalah benteng terakhir rakyat. Namun keberadaannya nyaris tak bergigi karena lemahnya penindakan di lapangan.
“Kami ingin DPRD Kalsel mendengar. Jangan hanya duduk nyaman di gedung megah sementara jalan rakyat hancur. Ini bukan sekadar aspal rusak, tapi hidup dan keselamatan orang banyak,” tandasnya.
Menurut Aliansyah massa yang akan turun bukan hanya warga biasa. kabarnya juga akan hadir pula tokoh adat, mahasiswa, pemuda, hingga aktivis lingkungan.
“Semuanya bersatu dalam satu suara: jalan negara bukan untuk tambang,” tegasnya lagi.
Bahkan ia memastikan pihak kepolisian memastikan akan mengawal jalannya aksi agar berlangsung damai dan tertib.
“Dan jika tuntutan ini kembali diabaikan. Kami akan datang lagi tentu akanlebih besar,” tutup Aliansyah.
