NEWSWAY.ID, MARTAPURA – Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang miliki siswa baru kurang dari lima orang di Kabupaten Banjar menjadi sorotan publik, pasalnya berita mengenai nyaris nihilnya siswa di sekolah tersebut viral di media massa.
Diungkapkan Kepala Desa Murung Kenanga, Hifzil Khair, bahwa jumlah anak usia sekolah Dasar di Desa Murung Kenanga bisa dibilang banyak.
“Jumlah anak-anak di Desa Murung Kenanga ini banyak dan bisa dibilang kalau semuanya masuk ke SD itu, memenuhi kuota,” ujar Hifzil Khair kepada Newsway.id, pada Kamis (20/7/2023).
Hifzil Khair juga mengatakan, kebanyakan anak usia sekolah di Desa Murung Kenanga yang bersekolah ke SD Negeri menurun drastis sejak terjadinya pandemi COVID-19.
“Pas lagi pandemi, para siswa SD diwajibkan untuk vaksin, sedangkan warga disini takut dengan vaksin, jadinya lebih memilih pindah ke sekolah berbasis agama yang tidak perlu vaksin,” ungkapnya
Disisi lain, Pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Armawati pun juga memberikan komentar dan menjelaskan alasan mengapa beberapa sekolah negeri kalah pamor dengan diniyyah.
“Karena sekarang madrasah atau diniyyah sudah bisa masuk pagi, jadi banyak orang yang memilih sekolah di madrasah seperti di wilayah Murung Kenanga, Tunggul Irang Ulu, Pasayangan, juga mereka mudah mendapatkan ijazah sekolah umum dengan mengejar paket,” kata Armawati.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Lianna Penny saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui pesan whatsaap oleh pewarta Newsway.id tidak ada respon.
Bahkan saat wartawan media ini medatangi ke kantornya yang bersangkutan tidak ada ditempat.
“Ibu sedang tugas luar daerah dan tidak ada dikantor,” ujar salah seorang stafnya.
Seperti berita sebelumnya, kurangnya murid yang bersekolah di sekolah negeri atau sekolah di tengah kota Kabupaten Banjar menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi, pada Selasa (18/7/2023).
Bahkan Rofiqi mengatakan, kalau sudah tidak kompeten dan pemerintah tidak mau tahu, tutup saja sekolah tersebut.
“Apa gunanya sistem zonasi, daerah Murung Kenanga dan Tunggul Irang Ulu itu daerah padat, masa siswanya tidak ada itu kan aneh, mendingan bubarkan saja sekolahnya dijadikan pusat penanaman cabai untuk menekan inflasi,” ucap Rofiqi.
Hal senada juga disampaikan oleh anggotanya Muhammad Syahrin yang mengatakan, sistem zonasi tidak fair.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, yang terjadi saat ini bukan sistem zonasi tapi donasi.
“Setahun sebelumnya para orang tua wali sudah membuat Kartu Keluarga (KK) agar anak mereka masuk ke sekolah favorit, selain itu siapa yang mampu bayar tinggi akan masuk sekolah favorit,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah harus mengkaji ulang sistem zonasi sekolah, karena menurutnya orang tua memilih anaknya sekolah di sekolahan bonafit daripada disekolah dekat lingkungannya.
“Sistem zonasi harus diveluasi, sebab kasihan sekolah pinggiran,” terangnya.
