NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat mulai membuahkan hasil di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammad Farhanie, mengungkapkan saat ini sudah ada tiga sekolah rakyat rintisan yang beroperasi di Banua sebagai langkah awal implementasi program pendidikan inklusif ini.
“Tiga sekolah rakyat tersebut berada di BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini bukan hanya percontohan, tapi juga bukti bahwa program sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Farhanie.
Sekolah rakyat sendiri merupakan program nasional yang digagas pemerintah pusat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan dalam bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalsel, kata Farhanie, mendukung penuh program ini sesuai arahan Gubernur H. Muhidin.
Menurutnya, saat ini seluruh kabupaten dan kota di Kalsel telah mengajukan usulan lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Tahapan selanjutnya tinggal menunggu proses verifikasi dari Kementerian PUPR sebelum pembangunan fisik dimulai.
“Sambil menunggu proses pusat, sekolah rintisan tetap berjalan. Kami tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama untuk bisa merasakan manfaat dari program ini,” jelasnya.
Farhanie menegaskan, keberadaan sekolah rakyat akan menjadi solusi nyata dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
“Kalau program ini berjalan optimal, maka bukan hanya pendidikan yang terbantu, tapi juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas SDM Kalsel di masa depan,” tambahnya.
Dengan optimisme tinggi, ia menyebut pada tahun ajaran 2026 mendatang, program sekolah rakyat akan mulai beroperasi lebih luas di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
“Target kami, setiap daerah punya sekolah rakyat sendiri. Itu artinya, akses pendidikan makin merata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Farhanie. (nw)*
