NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Sejak keluarnya izin perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Basirih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kota Banjarmasin langsung tancap gas memfokuskan pembenahan dalam seminggu terakhir.
Pembenahan Air Lindi
Salah satu masalah besar bagi Pemko Banjarmasin di awal pembenahan TPA Basirih adalah terdapatnya air lindi yaitu cairan hasil pembusukan sampah. Oleh sebab itu, Wali Kota Banjarmasin, M Yamin HR membereskan masalah ini terlebih dahulu.
Pada Minggu (13/4/2025), Wali Kota Banjarmasin mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, serta Lurah untuk bergotong royong membersihkan TPA Basirih dengan sasaran utama saluran air lindi.
Yamin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak yakni seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam menghadapi situasi darurat sampah.
“Kita undang mereka semua ke sini biar tahu akan kondisi di sini. Kita ajak juga mereka melakukan pembersihan sampah-sampah di saluran air lindi,” kata Yamin.
Lanjut ujar Yamin, kegiatan ini merupakan tindak lanjut Pemko Banjarmasin pasca diterbitkannya surat izin pembenahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KLHK.
“Jadi perbaikan ini menunjukan keseriusan kita untuk memperbaiki TPA Basirih, perbaikan yang dilakukan seperti perbaikan sanitasi dan saluran lindi itu diperbolehkan, tapi untuk membuang sampah tidak diperbolehkan,” ungkapnya.
Hal itu dilakukan menurut Wali Kota Banjarmasin untuk mendapatkan penilaian positif apabila sewaktu-waktu pihak KLHK kembali mengevaluasi TPA Basirih.
“Setelah kita menyelesaikan apa yang menjadi catatan-catatan dari pihak kementrian yang kurang kita perbaiki, yang belum kita akan selesaikan dalam waktu singkat,” terang Yamin.
Keesokan harinya, Pemimpin Kota Seribu Sungai itu kembali meninjau saluran air lindi. Kali ini targetna membuka saluran menggunakan bantuan dua unit alat berat dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan.
“Yang pasti hari ini lanjutan dari yang sebelumnya, kita kita sudah ada (alat), terima kasih dari balai yang sudah meminjamkan alatnya untuk membuka saluran air lindi, yang mungkin banyak sampah-sampah yang tersumbat itu kita buka.” tutur Yamin.
Lantas dengan bantuan alat berat tersebut, orang nomor 1 di Kota Banjarmasin itu berharap pengerjaan saluran lindi dapat segera terselesaikan.
“Ada empat unit dari balai dua unit dari sini ada dua, ini kita akan maksimalkan untuk membuka saluran air lindi agar bisa berjalan dan terus diproses untuk membuka air lindi,” tambah Yamin.
Pada Selasa (15/4/2025), Yamin ditemani beberapa SKPD terkait kembali meninjau proses perbaikan saluran air lindi di TPA Basirih.
Hal itu bertujuan untuk mengawasi perbaikan dan pembenahan infrastruktur TPA Basirih sejak ditutup oleh KLHK pada 1 Februari 2025 lalu.
“Ini merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan pengelolaan air lindi supaya dapat diproses lebih baik tanpa mencemari lingkungan,” beber Wali Kota Banjarmasin.
Dapat Perhatian Kementerian Pekerjaan Umum RI
Permasalahan sampah salah satunya terkait TPA Basirih turut menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Pertama ada Direktur Sanitasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Prasetyo ditemani rombongannya berkunjung ke TPA Basirih, pada Rabu (16/4/2025).
Dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Direktur Sanitasi meninjau beberapa zona di TPA Basirih.
“Ya, Direktur Sanitasi tadi keliling-keliling melihat beberapa zona tadi, mulai dari zona 1 sampai zona ujung,” kata Ikhsan.
Lanjut ujar Ikhsan, terdapat sejumlah catatan oleh Direktur Sanitasi tapi sengaja belum disampaikan sembari menunggu kedatangan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya.
“Jadi ada beberapa catatan-catatan tadi mungkin tidak disampaikan, mungkin akan menjadi bahan laporan untuk kedatangan Dirjen,” sambungnya.
Hari berikutnya, giliran Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana yang berkunjung ke TPA Basirih untuk meninjau fasilitas pengelolaan sampah di sana.
Ia menyebut akan membentuk Tim Indeks Risiko dari Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang mana tugasnya mengukur tingkat pencemaran pada TPA Basirih.
“Tim ini akan bekerja selama 60 hari. Hasil penilaian tersebut menjadi acuan jika indeks pencemaran di bawah 600, TPA Basirih bisa direvitalisasi, namun bila di atas 600, operasional TPA harus dihentikan,” tekan Dewi.
Wali Kota Banjarmasin Sebut Ada Pengurangan Volume Sampah di TPA Basirih
Dalam suatu kesempatan, Wali Kota Banjarmasin, M Yamin HR menyampaikan ada pengurangan volume sampah di TPA Basirih lantaran masifnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat.
“Dari semula 600 ton per hari, kini sudah berkurang,” beber Yamin.
Selanjutnya, Yamin menargetkan penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS 3R, dan Pemilahan Daur Ulang (PDU) di seluruh TPS di Banjarmasin.
“Setelah SK Tim Indeks Risiko keluar, kita punya waktu 60 hari untuk berjibaku menyelesaikan catatan-catatan penting ini,” terangnya.
penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS 3R, dan Pemilahan Daur Ulang (PDU) di seluruh TPS di Banjarmasin,” ungkap Yamin.
Disinggung soal lahan TPA Basirih dijadikan TPST, menurutnya itu mesti dikaji lebih lanjut mengingat karakteristik lahannya adalah rawa yang perlu perlakuan khusus.
Selain itu, dirinya menyatakan kondisi TPA Basirih telah membaik, terlebih tak ada lagi luapan air lindi, yang tersisa hanyalah rembesannya yang sudah ditangani.
“Ke depan, kita berharap hasil sanitasi bisa memenuhi baku mutu, bahkan dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa mencemari lingkungan,” tambah Yamin.
Terakhir, tak bosan-bosannya Yamin mengingatkan akan pentingnya pemilahan sampah sehingga cuma residu akhir yang dibuang ke TPA Basirih.
“Harapannya, setelah pemilahan, residu yang tersisa masih bisa masuk ke TPA Basirih. Ini akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak terkait,” pungkasnya.
