NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah, Said Abdullah Al Kaff didampingi beberapa anggota DPRD Dapil Cempaka, Kepala SKPD, Camat Cempaka dan para Lurah melakukan Sosialisasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Hektar dengan 95 warga bantaran Sungai Kuranji di Aula Kecamatan Cempaka, Selasa (2/7/2024) sore.
Namun sayangnya sosialisasi itu tidak menemukan titik temu antara warga yang akan dilakukan relokasi maupun yang terkena pemotongan rumah dan pihak Pemko Banjarbaru.
“Karena pertemuan ini belum ada kesepakatan kami memberikan waktu satu pekan ke depan agar warga memikirkan lagi. Nanti hari Selasa (9/7/2024) kemabli dilakukan pertemuan,” terangnya kepada sejumlah media.
Dalam kesempatan itu, Said Abdullah juga mengatakan program tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2025 apabila kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat sudah clear.
“Program ini akan kami laksnaakan kalau semua sepakat. Kalau masih ada yang sepakat dan tidak sepakat maka program tidak bisa dilakukan,” tambahnya.
Said abdulah juga menegaskan bahwa masyarakat yang direlokasi akan mendapatkan rumah dengan type 36 serta jalan lingkungan delapan meter.
“Total ukuran tanah yang kami berikan kepada masyarakat adalah 16 x 10, sedangkan yang kena pemotongan rumahnya akan kami perbaiki lagi,” tambahnya.
Saat ditanya apabila nanti masyarakat setuju, berapa anggaran yang akan dikeluarkan Pemko untuk proyek tersebut.
“Anggaran yang kami sediakan 16 Miliar dan akan dibahas dalam waktu dekat. Angka itu untuk normalisasi juga pembangunan rumah dan kawasan lingkungan yang asri dan sehat,” jelasnya.
Lantas saat ditanya apakah ukuran sungai yang sudah ditetapkan 8 meter dan sepadan 6 meter kanan kiri tersebut tidak bisa dirubah, pasalnya banyak warga yang merasa keberatan.
“Kami sudah melakukan kajian, ukuran itu aydah sesuai dengan aturan untuk mitigasi banjir jangka panjang. Temtunya dengan kawasan yang bagus,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I, DPRD Kota Banjarbaru, Taufik Rachman, mengharapkan masyarakat bisa menerima program pemerintah terkait normalisasi dan relokasi kawasan sungai Kuranji tersebut.
“Mereka akan mendapat rumah dengan luas tanah 160 meter persegi, dengan Sertifikat hak milik. Kalau masyarakat setuju maka DPRD siap menganggarkan,” jelasnya.
Politisi Golkar itu juga mengapresiasi apa yang dilakukan Pemko dalam menangani banjir di kawasan Cempaka.
“Dengan program ini harapannya ditahun-tahun mendatang banjir yang melanda di sebagian kecamatan Cempaka bisa teratasi dengan baik setelah relokasi,” tambahnya.
Hal senaga juga disampaikan oleh anggota DPRD dari PPP, Yudi Khairani, ia mengatakan apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk merubah pola hidup dan ditata semoga semakin baik.
“Setiap program pasti ada beberapa persoalan, salah satunya adalah ada yang mau ada yang tidak. Apabila nanti semua bersepakat, kami berharap sungai dari hulu ke hilir juga dilakukan normalisasi walau hanya pengerukan,” katanya.
