NEWSWAY.CO.ID, JAWA TENGAH – Aktivitas penambangan pasir dan batu di sejumlah titik di lereng Gunung Slamet terus memicu kekhawatiran mendalam dari masyarakat.
Masyarakat setempat menilai eksploitasi material yang berlangsung masif telah mengabaikan keselamatan lingkungan dan berpotensi memicu bencana besar seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Perwakilan Organisasi Musyawarah Warga Baseh (MURBA) Budi Arie Tartanto mengatakan kalau penambangan intensif terpantau di wilayah Limpakuwus, Baturaden, hingga Gandatapa.
“Sejumlah kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan mulai terlihat akibat seringnya truk bermuatan berat melintas. Warga khawatir, kerusakan ini hanyalah bagian awal dari ancaman lingkungan yang lebih besar,” ucapnya, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya masyarakat mengkhawatirkan hilangnya daya dukung lingkungan akibat penggundulan hutan dan penggalian tanah di area hulu.
Ia menambahkan, tanah yang seharusnya mampu menyerap air kini semakin rentan meloloskan aliran air hujan langsung ke bawah, membawa lumpur dan bebatuan yang berpotensi menerjang permukiman.
“Kita jaga Gunung Slamet jangan sampai menjadi Tapanuli ke-2,” ujarnya seraya mengingatkan tragedi longsor besar di Sumatera Utara.
Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan
Melalui MURBA sejumlah masyarakat juga menyampaikan kritik yang mengarah pada lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu lokasinya yang terjadi di Tajur, Pancurendang, Ajibarang, di mana meski telah dipasang papan larangan menambang, aktivitas ilegal tetap berlangsung.
“Situasi ini bahkan berujung pada tragedi yang menewaskan delapan pekerja akibat tertimbun longsor. Masyarakat mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan aturan, sekaligus menjaga keselamatan lingkungan di wilayah rawan bencana tersebut,” jelas Budi.
Konflik Antarwarga Kian Menguat
Menurut Budi di sejumlah lokasi, aktivitas tambang memicu konflik horizontal. Dua kubu warga muncul dengan sikap berbeda: sebagian menolak keras tambang, sementara sebagian lain diduga mendukung dengan alasan ekonomi atau janji pemberdayaan. Warga juga menduga adanya pengaruh pemodal kuat yang dapat memengaruhi proses perizinan hingga tingkat provinsi, sehingga menambah rumit upaya penolakan.
Kekhawatiran Baru: PLTPB Akan Diaktifkan Kembali
Selain isu tambang, wacana pengoperasian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di kawasan Gunung Slamet kembali mencuat. Meskipun proyek ini sempat dihentikan, informasi pembukaan kembali memicu keresahan baru di kalangan warga.
“Warga menilai upaya rehabilitasi di area bekas pengeboran belum optimal. Tanaman yang digunakan disebut bukan pohon hutan asli yang seharusnya lebih efektif mendukung konservasi daerah tangkapan air,” tegasnya.
Desa Baseh Menolak Tambang PT DBA
Penolakan keras juga datang dari warga Desa Baseh, Budi menyatakan bahwa MURBA, Komunitas Blakasuta, dan Presidium Taman Nasional Gunung Slamet (melibatkan lima kabupaten) secara tegas menolak keberadaan tambang PT DBA.
Menurut warga, dampak yang ditimbulkan tambang PT DBA sangat merugikan, antara lain:
Rusaknya 19 kolam ikan milik warga
Terdampaknya ± 24 hektar lahan sawah
Kerusakan saluran irigasi utama
Terganggunya sumber mata air yang digunakan lebih dari 100 KK
Warga khawatir kerusakan pada mata air dapat memicu krisis air bersih. Selain itu, material pasir, lumpur, dan kerikil dari area tambang yang terbawa ke jalan raya dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Keberadaan tambang PT DBA tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Justru merusak lingkungan dan mata pencaharian,” ujar Budi.
Tuntutan: Selamatkan Ekosistem Gunung Slamet
Warga menilai tekanan terhadap ekosistem Gunung Slamet telah mencapai titik kritis. Mereka mendesak pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas perusakan lingkungan di kawasan hulu.
“Sebagai gunung yang menjadi penyangga kehidupan jutaan orang di wilayah sekitarnya, Gunung Slamet dipandang harus segera mendapat perlindungan maksimal sebelum bencana lebih besar terjadi dan menelan korban jiwa,” tutupnya. (nw)
Reporter : Suho
