NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi guna memperkuat sinkronisasi kinerja dan arah kebijakan program pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Barakat Martapura, Rabu (28/01/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Ketua TP Posyandu Kabupaten Banjar, Hj Nurgita Tiyas, dan diikuti unsur OPD lintas sektor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Nurgita menegaskan, rakor menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program TP Posyandu berjalan selaras dengan ketentuan teknis serta sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Rakor ini bertujuan menyatukan persepsi dan langkah kerja agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar,” tegasnya.
TP Posyandu Kabupaten Banjar telah menyesuaikan pelaksanaan program dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, pada tahun 2025 telah dilakukan pelantikan kepengurusan serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Nurgita menjelaskan, arah kebijakan TP Posyandu saat ini bertumpu pada tiga fokus transformasi utama, yakni penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta pembinaan kader Posyandu di lapangan.
“Ketiga transformasi ini menjadi fondasi dalam memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta rakor untuk aktif berkontribusi dalam penguatan layanan Posyandu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
TP Posyandu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan layanan publik dapat diakses secara cepat, tepat, dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Nurgita menekankan, pentingnya penggunaan data sebagai dasar perencanaan program. Seluruh masukan dan permasalahan yang dihimpun dalam rakor akan dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar sebagai bahan penyusunan kebijakan.
“Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menentukan prioritas persoalan yang selaras dengan visi dan misi Bupati Banjar, sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan dan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia turut menyinggung dampak pascabencana banjir yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah sektor. Menurutnya, beberapa OPD telah bergerak sesuai perannya, seperti Dinas Pendidikan yang fokus pada pemulihan fasilitas sekolah, serta Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang menangani kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada persoalan sanitasi, ketersediaan air bersih, serta pengelolaan sampah yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hafiz Anshari, serta jajaran kepala SKPD yang membidangi enam sektor SPM.(nw)
