Oleh : Frans Sani Lake
Pagi itu, di Barito Timur, seorang anak membuka kotak makan di kelasnya. Nasinya masih hangat. Lauknya tertata rapi, dibungkus plastik tipis yang sedikit berembun. Ia makan cepat sebelum bel berbunyi.
Di luar pagar sekolah, seorang ibu sedang menjemur singkong hasil ladangnya. Singkong itu tak pernah masuk ke dapur sekolah, apalagi ke kotak makan anak-anak. Ia akan dijual murah ke pasar kecamatan.
Di ruang kelas itu, negara hadir melalui makanan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan niat besar, memperbaiki gizi anak, menurunkan stunting, memastikan generasi masa depan tumbuh sehat. Di atas kertas, tujuannya mulia. Anak-anak harus cukup protein. Mereka tak boleh kekurangan zat besi. Tak boleh lagi ada tubuh kecil yang memikul beban kebijakan yang salah.
Namun di balik kotak makan itu, ada pertanyaan yang lebih dalam siapa yang menentukan isi piring anak-anak kita? Dari mana makanan itu berasal? Dan sistem apa yang sedang kita bangun lewat program sebesar ini?
Karena sesungguhnya, tubuh anak bukan sekadar urusan kalori. Ia adalah ruang tempat kebijakan, pasar, dan kekuasaan bertemu.
Kita sering membicarakan gizi dalam bahasa angka sekian gram protein, sekian persen zat besi, sekian juta penerima manfaat. Tetapi jarang kita membicarakan rantai yang lebih panjang rantai pasok, distribusi, dan ekonomi yang menyertainya.
Program berskala nasional cenderung bergerak secara sentralistik. Menu diseragamkan. Pengadaan dilakukan lewat mekanisme besar. Vendor dipilih berdasarkan kapasitas distribusi. Semua ini bisa dipahami dalam logika efisiensi.
Tetapi logika efisiensi tidak selalu identik dengan logika keadilan. Ketika bahan pangan didatangkan dari luar daerah karena dianggap lebih praktis, petani lokal perlahan tersisih dari lingkaran ekonomi sekolah. Ketika distribusi mengandalkan rantai panjang dan kemasan sekali pakai, jejak ekologis ikut membesar. Ketika pengadaan terpusat pada aktor-aktor besar, ruang partisipasi komunitas menyempit.
Niat memberi makan anak bisa saja tulus. Namun sistem yang menyertainya belum tentu netral. Di banyak kampung, ibu-ibu peladang masih menanam padi lokal, singkong, keladi, jagung, kacang-kacangan. Mereka mengenal musim. Mereka memahami tanah. Mereka tahu bagaimana memberi makan keluarga tanpa sepenuhnya bergantung pada pasar besar.
“Kami mungkin tidak punya pabrik,” kata seorang ibu di pedalaman Kalimantan suatu waktu, “tapi kami punya ladang. Mengapa sekolah tidak membeli dari kami?”
Pertanyaan itu sederhana. Tetapi ia menyentuh jantung persoalan: apakah program gizi ini memperkuat kedaulatan pangan lokal, atau justru memperluas ketergantungan pada sistem industri pangan?
Tubuh anak adalah titik paling sensitif dalam politik pangan. Di sanalah negara menunjukkan dua hal: kepedulian atau kelalaiannya. Jika kualitas makanan buruk, yang pertama menanggung akibatnya adalah anak. Jika tata kelola tidak transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, melainkan kesehatan generasi masa depan.
Karena itu, program sebesar MBG tidak cukup dinilai dari niat dan skalanya. Ia harus diuji dari tiga hal mendasar: transparansi, keberpihakan pada ekonomi lokal, dan keberlanjutan ekologis.
Pertama, transparansi. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan. Siapa pemasok utama? Bagaimana standar kualitas dijaga? Bagaimana pengawasan dilakukan di ribuan titik distribusi? Dalam program yang menyentuh tubuh jutaan anak, tak boleh ada ruang abu-abu.
Kedua, keberpihakan pada ekonomi lokal. Sekolah seharusnya menjadi simpul ekonomi komunitas. Beras dari petani sekitar. Sayur dari kebun desa. Telur dari peternak lokal. Dengan begitu, setiap piring yang tersaji bukan hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi keluarga mereka sendiri.
Ketiga, keberlanjutan ekologis. Kita ingin anak-anak tumbuh sehat. Tetapi kesehatan mereka bergantung pada tanah yang sehat. Jika bahan pangan berasal dari sistem monokultur besar yang merusak hutan dan tanah, kita sedang menukar satu krisis dengan krisis lain. Jika distribusi bertumpu pada kemasan plastik dalam jumlah masif, kita mewariskan gunungan limbah kepada generasi yang sama yang ingin kita selamatkan.
Gizi tak boleh dipisahkan dari ekologi.
Ketika gizi dipisahkan dari tanah, ia berubah menjadi proyek logistik bukan kebudayaan hidup.
Ada kecenderungan dalam pembangunan modern untuk memisahkan pangan dari ruang hidupnya. Pangan diperlakukan sebagai komoditas: diproduksi massal, diangkut massal, dikonsumsi massal. Anak-anak menjadi konsumen akhir dalam rantai panjang yang kerap tak terlihat.
Padahal dalam banyak tradisi komunitas, pangan adalah relasi. Ia menghubungkan tanah, air, benih, tangan petani, dan meja makan keluarga. Ia memuat nilai, cerita, dan identitas.
Jika program makan bergizi tak memperhitungkan dimensi ini, ia berisiko menjadi proyek jangka pendek yang kehilangan akar sosialnya.
Kita tentu tidak menolak intervensi negara untuk memperbaiki gizi anak. Justru sebaliknya: negara wajib hadir. Tetapi kehadiran itu harus membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar menyalurkan paket makanan.
Makan gratis tidak boleh berarti berpikir gratis.
Ia harus disertai desain kebijakan yang matang: desentralisasi pengadaan, pelibatan koperasi lokal, audit publik berkala, evaluasi berbasis wilayah ekologis. Indonesia bukan satu lanskap tunggal. Pangan Papua berbeda dengan pangan Jawa. Pangan NTT berbeda dengan pangan Kalimantan. Menu yang seragam belum tentu kontekstual.
Di sinilah politik pangan bekerja secara halus. Bukan dalam pidato, melainkan dalam keputusan-keputusan teknis: siapa mendapat kontrak, siapa tersisih, siapa diuntungkan, siapa sekadar menjadi objek.
Anak yang membuka kotak makan di kelas itu mungkin tak pernah memikirkan semua ini. Ia hanya tahu bahwa ia lapar dan ingin makan. Dan memang, tak ada yang lebih mendesak daripada memastikan ia tidak kelaparan.
Namun masa depan bangsa ditentukan oleh pertanyaan yang lebih jauh: sistem seperti apa yang kita bangun di balik kotak makan itu?
Jika kita ingin memberi makan anak-anak, maka kita juga harus menghidupkan tanah. Kita harus memberi ruang bagi petani kecil. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran publik bekerja untuk kesehatan tubuh sekaligus kesehatan ekosistem.
Tubuh anak bukan ruang eksperimen kebijakan. Ia bukan angka dalam tabel statistik. Ia adalah masa depan yang hidup yang kelak akan mewarisi tanah, air, dan sistem pangan yang kita bentuk hari ini.
Memberi makan anak adalah tindakan moral.
Tetapi mengatur sistem pangannya adalah keputusan politik. Dan di sanalah, sesungguhnya, masa depan bangsa sedang ditentukan.
