NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, kembali menjadi sorotan publik setelah mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan ekstrem seperti lansia, penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Pernyataan tersebut disampaikan Budiman dalam forum publik di Jakarta Jumat (11/7/2025) yang lalu, dan langsung memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan.
> “Bansos baiknya hanya untuk yang lansia, difabel, mungkin yang ODGJ, ya kan?” ujar Budiman.
> “Kalau orang miskin masih kuat, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam sembilan amat usaha ekonomi modern,” imbuhnya.
Alih-alih mendapat apresiasi, pernyataan tersebut justru dinilai menyederhanakan kompleksitas kemiskinan.
Mantan aktivis dan kader PKB, Umar Hasibuan, bahkan menyindir tajam Budiman yang dulunya dikenal sebagai pejuang keadilan sosial.
> “Pernah dipenjara lawan tirani, tapi nuraninya hilang entah ke mana,” cuit Umar melalui akun X pribadinya.
Pemberdayaan Tak Bisa Gantikan Bantuan Langsung
Para analis kebijakan sosial menilai pendekatan BP Taskin berisiko mengeksklusi jutaan masyarakat miskin produktif yang masih membutuhkan jaring pengaman.
Kemiskinan bukan semata soal kekuatan fisik, tetapi juga persoalan akses terhadap pendidikan, keterampilan, permodalan, dan lapangan kerja.
Meski Budiman mengklaim telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan berbasis sembilan sektor strategis mulai dari pangan, energi terbarukan, transportasi, hingga industri digital, kritik muncul karena tidak adanya peta jalan dan skema implementasi yang konkret.
> “Pemberdayaan itu penting, tapi bantuan langsung tetap krusial untuk memastikan masyarakat miskin tetap hidup layak sambil menunggu hasil pemberdayaan. Tanpa keseimbangan, bisa-bisa banyak yang tersisih,” ujar seorang pakar kebijakan sosial dari UI, yang enggan disebutkan namanya.
Insting dan Teknosentrisme: Strategi atau Spekulasi?
Studi dari World Bank menegaskan bahwa conditional cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi model efektif untuk menanggulangi kemiskinan jika dilengkapi dengan basis data yang akurat dan mekanisme pengawasan yang ketat.
Metafora “Pelampung dan Perahu” Tak Menjawab Detail Teknis
Budiman membandingkan bansos dengan “pelampung” dan pemberdayaan ekonomi sebagai “perahu” menuju kemerdekaan ekonomi.
Namun publik mempertanyakan: di mana peta pelayarannya? Apakah sudah tersedia pelatihan vokasional? Bagaimana akses permodalan untuk masyarakat miskin? Apakah ada pendampingan yang memadai?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, program pemberdayaan berisiko menjadi jargon kosong.
Catatan Redaksi:
Gagasan inovatif dalam pengentasan kemiskinan tentu layak diapresiasi, namun membatasi bansos hanya untuk kelompok rentan ekstrem tanpa menyiapkan infrastruktur pemberdayaan yang matang bisa menjadi kebijakan yang tidak inklusif dan kontraproduktif.
Di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, publik butuh jaminan kebijakan yang sensitif dan berbasis realita lapangan bukan sekadar retorika.
