NEWSWAY.ID, JAKARTA – Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, bersama para kepala daerah se-Indonesia menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Acara ini mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045” dan berlangsung di Jakarta Convention Center pada Senin (8/7/2024).
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo, disaksikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam laporannya, BPK RI mencatat penyelamatan keuangan negara periode 2015-2023 mencapai 55,97 triliun rupiah, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintahan.
“WTP bukan prestasi tapi kewajiban kita semua, menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya dengan baik pula. Tiap tahun pasti diaudit dan diperiksa,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, dengan ekonomi yang tetap tumbuh di atas lima persen.
Pada kuartal tahun ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, inflasi tetap terjaga, dan pemilu berjalan dengan baik, sebagai modal dasar dalam membangun negara.
“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetitif seperti negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun yang sekarang sangat sempit,” kata Jokowi.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara akuntabilitas dan fleksibilitas. Pemerintahan tidak boleh terbelenggu pada prosedur yang berorientasi pada proses, tetapi harus lebih berani fokus pada hasil yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat, dan membawa kemajuan bagi negara.
“Saya berharap reformasi struktural terus berjalan dan penting untuk dilanjutkan. Sinkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” harap Presiden.
Jokowi juga meminta BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara.
“Saya juga meminta dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil. Kepada presiden terpilih, berikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat digunakan dengan baik serta dikelola dengan transparan dan akuntabel,” pintanya.
Terakhir, ia meminta semua kepala daerah agar selalu menindaklanjuti rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.
