NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar rapat Paripurna dengan tujuan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna, gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Kamis (15/08/2024) siang diikuti oleh semua anggota DORD dan Kepala SJPD, Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru.
Penandatangnan tersebut dilakukan setelah disetujuinya rancangan KUA-PPAS untuk Tahun Anggaran 2025 Kota Banjarbaru yang telah dibahas di Rapat Paripurna sebelumnya.
Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin yang menandatangani nota kesepakatan tersebut dalam sambutanya menyampaikan nominal KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2025.
“Jalau kita lihat KUA-PPAS perubahan 2024 totalnya lebih dari RP 1,7 triliun, kenaikan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 1,1 triliun pada 2021 tahun ini sudah terealisasi RP 1,7 di APBD murni. Tahun 2025 Insya Allah ada di angka Rp 1,6 triliun lebih, nanti dengan perubahan ada kemungkinan Rp 1,8 tirliun atau RP 1,9 trilun,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Banjarbaru itu juga mengharapkan dengan anggaran besar yang dimiliki Kota Banjarbaru maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan pembangunan.
“Tentunya harapan kita bahwa dengan anggaran yang besar akan banyak kegiatan, banyak program, banyak pembangunan yang bisa dilaksanakan yang tidak lain tidak bukan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya anggaran yang ada kami krmvalikan untuk masyarakat,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah menyatakan KUA-PPAS ini merupakan anggaran sementara yang masih mungkin terdapat perubahan setelah finalisasi pembahasan APBD 2025.
“KUA PPAS ini merupakan bagian dari kesepakatan arah kebijakan prioritas APBD untuk tahun 2025 dan perubahan 2024. Ini anggaran memang sementara, di APBD mungkin ada perubahan atau mungkin ada penurunan, itu nanti dilihat dari hasil finalisasi pembahasan APBD. Karena KUA ini kebijakan umum yang anggarannya itu bisa berubah bisa tidak,” tandasnya.
