NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Walikota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, atas kepemimpinannya dalam mengelola dan mengembangkan angkutan perkotaan melalui skema BTS di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin, kepada Walikota Aditya yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Mirhansyah, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Walikota Aditya, saat dikonfirmasi mengenai penghargaan tersebut, mengungkapkan bahwa kesuksesan pengelolaan angkutan di Banjarbaru melalui skema BTS adalah hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemko Banjarbaru.
Tujuan utama dari upaya ini adalah mewujudkan layanan angkutan umum yang menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami mendapat penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Perhubungan RI. Ini merupakan keberhasilan kita bersama Pemko Banjarbaru dalam memberikan layanan angkutan perkotaan yang semakin baik melalui skema BTS,” ucapnya.
Walikota Aditya mengakui bahwa pengelolaan angkutan umum perkotaan bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan komitmen dan perencanaan yang matang.
Namun, hal ini tetap harus diterapkan mengingat volume kendaraan di Banjarbaru yang semakin meningkat setiap tahunnya, menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan.
“Angkutan umum melalui skema BTS kami terapkan sebagai salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengedepankan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan harga yang terjangkau, layanan angkutan umum di Banjarbaru Insya Allah mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat,” tuntasnya.
Sebagai informasi, pada penghujung tahun 2023 lalu, Walikota Aditya juga berupaya mengoptimalkan layanan angkutan umum melalui skema BTS. Hal ini dilakukan dengan mengajukan penambahan koridor angkutan bus melalui skema BTS.
Skema BTS sendiri merupakan mekanisme di mana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membeli angkutan massal dari operator dengan menyubsidi biaya operasional kendaraan melalui mekanisme lelang.
Program yang diluncurkan sejak 2020 ini diyakini memudahkan masyarakat karena tarif angkutan bus menjadi sangat hemat berkat subsidi pemerintah.
