NEWSWAY.CO.ID, RANTAU – Warga Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin menyatakan sikap menolak keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin yang muncul kembali di wilayah mereka. Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Kementerian Agama (Kemenag) Tapin, mereka meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap organisasi tersebut.
Kelompok Khilafatul Muslimin diketahui telah dibubarkan oleh pemerintah pusat sejak 2022 karena menganut paham anti toleransi dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun, belakangan kelompok itu kembali terdeteksi beraktivitas di Desa Kalumpang.
“Kami khawatir keberadaan mereka bisa memecah belah masyarakat dan menanamkan paham yang bertentangan dengan semangat toleransi dan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Muhammad, Kepala Desa Kalumpang, Kamis (17/7/2025).
Atas dasar itu, Muhammad bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat Kalumpang secara resmi menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah. Pertama, mereka meminta Kesbangpol dan Kemenag Tapin turun tangan dan mengambil langkah tegas terhadap kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah mereka.
Kedua, mereka berharap organisasi tersebut dibubarkan sepenuhnya dan tidak lagi beroperasi di Kabupaten Tapin. Ketiga, mereka mengusulkan agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya paham-paham anti toleransi dan kelompok radikal yang telah dilarang secara hukum.
“Penting bagi masyarakat untuk tahu mana organisasi yang sah dan mana yang sudah dilarang. Edukasi ini sangat diperlukan agar warga tidak terpengaruh dan bisa menjaga kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai,” jelas Muhammad.
Surat pernyataan tersebut mewakili sikap kolektif warga desa Kalumpang dalam menjaga keamanan ideologi dan kehidupan sosial yang harmonis di Kalumpang. Mereka menegaskan komitmennya untuk menjaga desa dari pengaruh paham-paham menyimpang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Paham anti toleransi seperti yang dianut kelompok Khilafatul Muslimin umumnya menolak konsep negara bangsa dan menuntut tegaknya sistem khilafah sebagai pengganti sistem pemerintahan yang sah. Paham ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tapi juga mengancam keragaman dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.
Organisasi seperti ini kerap membungkus ajarannya dengan simbol-simbol keagamaan, namun pada dasarnya mengarah pada ideologi yang menolak demokrasi, tidak mengakui kedaulatan negara, serta mendorong eksklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dibiarkan, kelompok seperti ini dapat merusak tatanan sosial dan memicu perpecahan.
