NEWSWAY.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Dinamis bagi perangkat daerah, BUMD, ormas/orpol, dan kelurahan se-Kota Banjarmasin. Acara ini berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (12/06).
Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola arsip, sehingga tercipta pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di Kota Banjarmasin.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan kerja masing-masing dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip.
“Pengelolaan arsip dinamis terdiri dari tiga jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital, yang semuanya harus dikelola secara efektif dan efisien,” tambahnya.
Di era digitalisasi dan informasi yang semakin maju, Ikhsan menekankan bahwa pengelolaan arsip dinamis harus dilakukan secara profesional dan terencana.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan arsip, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Kota Banjarmasin,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin, Muhammad Ikhsan Al-Hak, menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk membina perangkat daerah dan organisasi di luar perangkat daerah agar memahami pengelolaan kearsipan yang baik.
“Mereka perlu diajarkan dan diberikan pengetahuan tentang cara mengelola kearsipan dari dokumen-dokumen, terutama untuk kelengkapan bantuan atau hibah,” jelasnya.
Hal ini ditujukan untuk memudahkan pemeriksaan oleh unit pengawas atau instansi yang berwenang.
