NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Walikota HM Aditya Mufti Ariffin membawa Pemko Banjarbaru mencatatkan prestasi gemilang sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menandakan bahwa praktik korupsi di era pemerintahannya berhasil diminimalisir.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, kepada Walikota Aditya. Walikota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H. Said Abdullah.
Momen pemberian penghargaan ini bertepatan dengan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalsel yang diadakan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/6/2024).
Dalam MCP KPK RI ini, Pemerintah Kota Banjarbaru masuk kategori hijau dengan perolehan nilai 90,94, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya pencegahan korupsi dengan sangat baik.
Saat dikonfirmasi, Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih.
“Alhamdulillah, semoga ke depannya segala indikator ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ucap Walikota Aditya.
Penghargaan ini, lanjut Aditya, menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam pencegahan korupsi.
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah inisiatif KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya preventif dengan melakukan intervensi pada tujuh area, yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan daerah.
Untuk Kota Banjarbaru, MCP yang dinilai mencakup perbaikan sistem melalui dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi dilakukan secara efektif dan dapat diukur.
Dengan prestasi ini, Banjarbaru tidak hanya memperlihatkan komitmen dalam pencegahan korupsi, tetapi juga menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang diakui secara nasional. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.
