NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Meskipun kendaraan listrik menjadi isu strategis nasional untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun Pemerintah Kota Banjarbaru, kebijakan tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Di tengah fluktuasi harga minyak dunia ini memang mobil listrik salah satu alternatif, selain sebagai upaya mendukung transisi energi nasional, kendaraan listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan efisiensi anggaran operasional di sektor transportasi publik.
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih memprioritaskan pemanfaatan aset yang ada.
Pasalnya menurut orang nomor satu di Banjarbaru itu, peralihan menuju kendaraan ramah lingkungan harus diselaraskan dengan kondisi kas daerah.
“Tentu kita melihat dulu kondisinya, karena satu hal yang penting adalah harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Lisa saat peresmian pengisian SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Kalimantan Selatan.
Lisa menjelaskan saat ini armada kendaraan dinas yang saat ini dimiliki oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dalam kondisi prima.
“Daripada melakukan pengadaan besar-besaran, saat ini memilih untuk memaksimalkan fungsionalitas unit yang tersedia guna menjaga efisiensi anggaran. Mobil-mobil dinas yang ada sekarang kan masih layak. Jadi, kita gunakan yang ada saja dulu,” tambahnya.
Meski ada instruksi dari pemerintah pusat mendorong percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) bagi instansi pemerintah, Pemkot Banjarbaru tampaknya akan mengambil langkah bertahap.
“Fokus utama saat ini tetap tertuju pada optimalisasi anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(nw)
