NEWSWAY.ID, PULANG PISAU – Kondisi kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa ketimbang rakyat menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia saat ini.
Gelombang protes dari berbagai organisasi masyarakat sipil semakin terlihat, baik melalui media sosial maupun aksi turun ke jalan, dalam upaya menyampaikan aspirasi mereka.
Direktur Justice and Peace Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan, Sani Lake, menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi genting yang mengancam kedaulatan demokrasi.
“Beberapa hari ini, seluruh rakyat Indonesia, sebagai satu bangsa yang berdaulat, dihadapkan pada situasi darurat. Fakta menunjukkan adanya ‘Darurat Demokrasi, Darurat Konstitusi, dan Darurat Bangsa’ dalam segala aspeknya,” ujar Sani pada Kamis (22/8/2024).
Menurut Sani, kondisi darurat ini disebabkan oleh kepentingan penguasa dan bisnis yang semakin berani merusak tatanan demokrasi dan konstitusi negara. Padahal, demokrasi dan konstitusi adalah fondasi negara yang harus dihormati dan dijaga.
Sebagai bagian dari bangsa, Sani berharap seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi darurat ini ke situasi normal, yaitu demokrasi yang adil, menghormati hukum dan HAM, serta membersihkan segala bentuk kepentingan oligarki yang merongrong kedaulatan bangsa.
“Sudah bukan saatnya lagi untuk terus diam melihat pelanggaran dan pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi negara yang seharusnya bebas dari kepentingan kelompok tertentu, seperti oligarki yang semakin tak terkendali,” lanjutnya.
Sani juga menyerukan agar setiap elemen bangsa bersiaga untuk menjaga demokrasi dan konstitusi dari berbagai ancaman yang datang dari kelompok anti-demokrasi dan anti-konstitusi yang berada di dalam rezim berkuasa saat ini.
