NEWSWAY.ID, PULANG PISAU – Reformasi agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Kasi penataan dan pemberdayaan ATR/BPN kabupaten Pulang Pisau Abdul Gapar menyampaiakan, Dalam Reforma Agraria dikenal istilah TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria, yakni tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
” untuk diredistribusi atau dilegalisasi yang meliputi TORA dari Kawasan Hutan, dari non-Kawasan Hutan, dan dari hasil penyelesaian Konflik Agraria. Selain TORA, terdapat 4 (empat) Subjek Reforma Agraria mencakup orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum. Dengan telah ditetapkannya Perpres No. 62 Tahun 2023, diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif transparan, dan akuntabel ” Kata Abdul, Kamis (21/11/2024)
Sementara itu lanjut Abdul, dalam rangka mewujudkan reforma agraria 9 ribu Hektare pada RPJMN 2020 – 2024 di Kabupaten Pulang Pisau sudah ada keputusan bupati Pulang pisau nomor 261 Tahun 2022, tentang penetapan tim gugus tugas reforma Agraria kabupaten Pulang Pisau, karena perlu adanya kerjasama dan koordinasi kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatam reforma Agraria.
“Kendati demikian Berdasarkan hasil persetujuan pelepasan kawasan hutan di kabupaten Pulang Pisau inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN Pusat, ada 17 Desa di 2 Kecamatan yakni kecamatan Banama Tingang dan kecamatan Kahayan Tengah Dengan luasan kawasan TORA 4895 hektare ” Jelasnya
Abdul menjelaskan saat ini sedang dilakukan proses penataan batas oleh pihak ke tiga, dilokasi pilot project, jadi untuk kabupaten Pulang pisau sesuia prosedur belum mendapatkan SK Biru.
Terakhir Abdul berharap masyarakat untuk lebih bersabar semoga di bulan Juni 2025 semua sudah selesai dan segera mendapatkan SK biru.
