NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Dalam rangka antisipasi banjir yang masih menghantui sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin memanggil sejumlah pejabat ke ruang kerjanya untuk melakukan mitigasi banjir pada Selasa (4/02/2025).
Tampak hadir dalam pertemuan itu Pj Sekda Kota Banjarbaru Dr Gustafa Yandi, Kepala BPBD Zaini, Kadisperkim Abdussamad, Kadis LH Sirajoni dan sejumlah pejabat lainnya.
Wali Kota mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi, dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi banjir yang lebih efektif di masa depan.
“Salah satu yang ingin kami lakukan adalah, dengan melakukan penghubungan kanalisator beberapa sungai dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada,” jelasnya kepada sejumlah media.
Sebagai langkah jangka panjang, menurutnya sejumlah SKPD telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan bencana serta kawasan resapan air.
“Berdasarkan pemetaan ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan untuk membatasi pembangunan perumahan di kawasan yang termasuk dalam daerah resapan air,” tambahnya.
Hanya dengan alasan kebutuhan mendesak pembangunan pemukiman di daerah resapan air akan diijinkan, untuk membangun rumah, tetapi dengan ketentuan khusus.
“Salah satu ketentuannya adalah pembangunan rumah harus berbentuk rumah panggung, tanpa ada pengurukan tanah yang dapat mengganggu aliran air. Untuk sementara, pemerintah juga memberlakukan moratorium atau penundaan ijin pembangunan di wilayah yang terdampak banjir, sambil melakukan evaluasi dan merumuskan aturan yang lebih tepat,” ucapnya.
Wali Kota juga mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan Perwali terkait pembatasan atau penundaan izin pembangunan rumah atau perumahan di kawasan rawan banjir.
“Kalau Perda akan lama prosesnya, mungkin paling cepat nanti akan dikeluarkan Perwali untuk mengatur itu,” ucapnya.
Hal senada juga sempat dilintarka Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera saat melakukan kunjungan ke daerah Tambak Buluh.
“Nanti ada kemungkinan akan kami usulkan ke Pemko Banjarbaru agar hisa dikeluarkan Perwali terkait pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir. Kalau tidak ada aturan maka pengembang pasti akan yerus begitu dan kasihan masyarakat,” ucapnya.
