NEWSWAY.CO.ID, SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mendesak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan reklamasi dan rehabilitasi 44 ribu lubang tambang yang mengancam keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data terbaru Jatam, dari total 80 ribu lubang tambang yang tersebar di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di Kalimantan Timur.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena berdampak buruk terhadap ekosistem, infrastruktur, dan keamanan masyarakat.
“Lubang tambang ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan warga. Dampaknya meliputi hilangnya sumber air bersih, rusaknya infrastruktur, serta meningkatnya risiko longsor dan banjir,” ujar Koordinator Jatam Kaltim, Mareta Sari, dalam konferensi pers, Minggu (23/2/2025).
Jumlah lubang tambang di Kaltim mengalami lonjakan drastis, dari 1.734 lubang pada 2018 menjadi 44 ribu lubang pada 2023.
Kenaikan ini didorong oleh maraknya tambang ilegal serta ekspansi industri tambang yang tidak terkendali.
Selain merusak lingkungan, lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka juga menjadi lokasi berbahaya yang telah merenggut nyawa warga.
Sejak 2012, sedikitnya 53 orang, mayoritas anak-anak, dilaporkan tenggelam di lubang bekas tambang yang tidak memiliki pengamanan memadai.
“Anak-anak sering bermain di sekitar lubang tambang tanpa ada pagar atau peringatan. Ini situasi darurat! Kita tidak ingin ada korban lagi,” tegas Mareta.
Jatam Kaltim menilai pemerintah lamban dalam menangani masalah ini. Meski Gubernur Rudy Mas’ud telah menyatakan komitmennya melalui program revitalisasi berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, Jatam menuntut aksi nyata dan segera.
“Janji politik saja tidak cukup. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata seperti menutup lubang tambang yang berada di dekat permukiman, sekolah, dan jalan raya. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi lokasi prioritas,” kata Mareta.
Jatam juga menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltim yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat adat.
Mereka memperingatkan bahwa jika pemerintah dan perusahaan seperti PT KHN mengabaikan suara masyarakat, Jatam akan menggandeng jaringan advokasi nasional untuk menekan kebijakan tersebut.
Sebagai mantan anggota DPR RI, rekam jejak Rudy Mas’ud dalam isu lingkungan dinilai minim kontribusi.
“Selama di DPR RI, Pak Rudy tidak banyak terlibat dalam revisi UU Minerba. Kini, masyarakat menanti apakah kepemimpinannya benar-benar berpihak pada keselamatan warga atau hanya sekadar retorika,” ujar Mareta.
Masyarakat Kaltim berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat tambang.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, ancaman bencana ekologis dan meningkatnya jumlah korban jiwa diperkirakan akan terus berlanjut.
