NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Aliansi Meratus menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengubah status Pegunungan Meratus dari hutan lindung menjadi Taman Nasional.
Dalam pernyataan resminya, Aliansi menilai langkah Pemprov tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus yang telah hidup dan menjaga kawasan itu jauh sebelum negara ini berdiri.
“Paksa Taman Nasional, Pemprov Kalsel telah lecehkan masyarakat adat Dayak Meratus,” tegas Aliansi Meratus dalam pernyataan sikap yang dirilis dari Banjarbaru.
Menurut mereka, rencana pembentukan Taman Nasional yang kini digagas melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dinilai lebih buruk dibanding era-era sebelumnya.
Pembahasan dan tahapan peralihan status hutan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat Dayak Meratus yang selama ini menjaga dan hidup berdampingan dengan Pegunungan Meratus.
Para aktivis lingkungan dan LSM yang selama ini turut mendampingi masyarakat pun sama sekali tidak dilibatkan.
“Konsep Taman Nasional adalah bentuk penguasaan negara, kapitalisme, dan oligarki terhadap Pegunungan Meratus. Ini tidak hanya mengancam, tapi bisa membunuh kehidupan masyarakat Dayak Meratus,” tegas Aliansi.
Aliansi Meratus menegaskan bahwa kehadiran Taman Nasional justru bertentangan dengan adat dan nilai-nilai masyarakat Dayak Meratus.
Menurut mereka, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang sudah lama menjaga keseimbangan ekologi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya secara turun-temurun.
“Negara seharusnya menghormati, bukan menyingkirkan. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus menjadi langkah awal sebelum bicara model konservasi apa pun,” ungkap pernyataan tersebut.
Aliansi juga menyayangkan proses perencanaan yang hanya melibatkan akademisi dan ilmuwan dari luar Kalimantan Selatan, yang dinilai tidak memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat Dayak Meratus.
Berikut lima poin pernyataan sikap resmi Aliansi Meratus:
- Menolak dengan keras, tegas, dan jelas rencana perubahan status Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.
- Menuntut dihentikannya seluruh proses pembahasan taman nasional hingga pengakuan resmi terhadap Masyarakat Hukum Adat dilakukan.
- Menyatakan siap melakukan tindakan tegas secara adat maupun aksi lain jika tuntutan diabaikan.
- Mengajak seluruh kekuatan masyarakat sipil di Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia untuk bergabung dalam gerakan menolak Taman Nasional Meratus.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat Dayak dan lainnya untuk bersatu menolak taman nasional di Pegunungan Meratus.
Aliansi Meratus terdiri dari puluhan organisasi masyarakat adat, LSM, aktivis lingkungan, akademisi, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Sekretariat Aliansi berlokasi di PW AMAN Kalsel dan WALHI Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
