NEWSWAY.CO.ID, SAMARINDA – Puluhan warga dari Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, bersama Koalisi Masyarakat Sipil, menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (15/4/2025). Mereka datang dengan satu tuntutan utama: usut tuntas kekerasan dan kematian yang diduga terkait aktivitas hauling batu bara di wilayah mereka.
Aksi ini tak hanya diwarnai orasi dan tuntutan, tapi juga aksi simbolik berupa instalasi truk berbahan dasar kardus yang ditinggalkan di depan kantor gubernur. Truk kardus itu menggambarkan keresahan masyarakat terhadap aktivitas angkutan tambang yang selama ini diduga menjadi sumber konflik dan tragedi di Muara Kate.
Aksi ini merupakan respons atas tiga peristiwa tragis yang terjadi sejak pertengahan 2024. Pertama, Teddy, seorang ustaz muda, meninggal dunia dalam kecelakaan yang diduga tabrak lari oleh truk tambang di Jalan Songka, Batu Kajang. Kedua, Veronika, seorang pendeta, tewas dilindas truk hauling milik PT Mantimin Coal Mining (MCM) di kawasan Marangit. Ketiga, Russell dan Anson, diserang saat berjaga di posko warga pada 15 November 2024. Russell tewas seketika, sementara Anson mengalami luka berat dan masih dalam proses pemulihan.
“Segera tangkap pembunuh Paman Russell, dan bebaskan jalan raya dari angkutan batu bara,” tegas Wartaw Linus, perwakilan warga Muara Kate, dalam pernyataannya kepada media.
Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penyerangan terhadap Russell dan Anson, meski telah berlalu 150 hari sejak insiden berdarah itu terjadi. Komnas HAM telah merekomendasikan penegakan hukum yang adil dan transparan agar kasus ini segera mendapatkan titik terang.
Warga Muara Kate, mayoritas dari suku Dayak, menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan hutan. Mereka menilai aktivitas hauling tambang yang menggunakan jalan negara tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kaltim Nomor 10 Tahun 2012.
Sebagai bentuk perlawanan, warga telah melakukan aksi penjagaan serta menahan sejumlah truk hauling yang melintasi wilayah mereka. LBH Samarinda pun telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Gubernur Kalimantan Timur, menyoroti dugaan pembiaran terhadap pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terjadi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan siap menerima perwakilan warga Muara Kate untuk berdialog usai pelantikan Bupati Berau. Ia berjanji membuka ruang pertemuan bagi sekitar 20 orang delegasi untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Namun, Gubernur sebelumnya sempat menuai kritik atas pernyataannya ketika ditanya soal tragedi Muara Kate. “Anda sudah ke sana belum? Kalau belum ya saya juga belum,” ujarnya usai kegiatan safari subuh pada 9 Maret 2025 lalu.
Dampak konflik ini juga menjalar hingga Kalimantan Selatan. Setelah jalur hauling di Paser diperketat, truk-truk PT MCM dilaporkan beralih melewati wilayah Banjarmasin. Akibatnya, jalan di sepanjang rute tersebut mengalami kerusakan berat, memicu keresahan di kalangan warga yang mulai bersuara dan bahkan mengancam akan menggelar aksi hingga ke DPR RI.
Sebagai tindak lanjut, aksi lanjutan dijadwalkan akan digelar di Kalimantan Selatan pada 17 April 2025. Warga berharap pemerintah segera turun tangan, menindak tegas pelanggaran yang terjadi, dan mengembalikan rasa aman di kampung mereka yang terusik oleh kepentingan industri tambang.
